Rakyat Minta Reformasi Polri, Mereka Minta Reformasi Polri: Dibayar Berapa?

Aksi massa yang menolak reformasi Polri di Silang Monas Selatan patut dipertanyakan motif dan kepentingannya. Bagaimana mungkin di tengah derasnya tuntutan masyarakat sipil, akademisi, hingga lembaga HAM untuk mempercepat reformasi Polri, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang justru membawa agenda "tolak reformasi, ganti dengan restorasi"? Pola semacam ini sering kali menandakan adanya rekayasa politik atau kepentingan tersembunyi, di mana massa dikerahkan bukan atas dasar kesadaran murni, melainkan karena bayaran.

Jika ditelisik lebih jauh, aspirasi yang mereka bawa tidak selaras dengan suara publik luas. Justru masyarakat menuntut perbaikan Polri agar bebas dari kekerasan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Menggiring opini publik untuk menolak reformasi jelas bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Maka wajar timbul pertanyaan: siapa yang membiayai aksi ini? Apakah mereka benar-benar mewakili aspirasi rakyat, atau sekadar menjadi alat bagi pihak tertentu yang ingin menggagalkan agenda reformasi kepolisian?

Fenomena massa bayaran dalam aksi jalanan bukanlah hal baru di Indonesia. Dengan imbalan sejumlah uang atau fasilitas, sekelompok orang bisa diarahkan untuk membawa spanduk, meneriakkan slogan, bahkan menggiring opini publik yang bertentangan dengan kepentingan bangsa. Dalam konteks ini, isu "restorasi Polri" yang mereka gaungkan justru terasa artifisial, seolah lebih merupakan pesan titipan daripada aspirasi tulus dari masyarakat.

Publik tidak boleh terkecoh. Mengatasnamakan reformasi, kelompok ini justru berusaha menolak reformasi itu sendiri. Padahal, reformasi Polri adalah kebutuhan mendesak yang terus diperjuangkan agar Polri lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Narasi restorasi hanyalah kamuflase yang berpotensi melanggengkan pola lama yang otoriter dan represif. Dengan kata lain, aksi semacam ini lebih menguntungkan pihak-pihak yang tidak ingin Polri berubah, ketimbang mewakili kepentingan rakyat banyak.

Oleh karena itu, wajar bila muncul dugaan bahwa aksi menolak reformasi Polri adalah bagian dari skenario massa bayaran. Rakyat harus kritis dan tidak mudah percaya pada slogan yang dibawa sekelompok orang di jalanan. Yang dibutuhkan hari ini adalah mempercepat reformasi Polri, bukan mundur dengan ide restorasi yang kabur. Jika benar ada bayaran di balik aksi tersebut, maka jelas agenda yang mereka usung bukanlah aspirasi rakyat, melainkan kepentingan segelintir elit.