Cuti Melahirkan 6 Bulan Tak Bikin Perusahaan Rugi

Di negara kita, RUU KIA memantik kontra. Bunyi penolakannya pun beragam.

Berkaca dari pengalaman memiliki hampir 50% pegawai wanita, menurut hemat saya ada beberapa hal bisa menjadi keberatan.

1. Menimbang adanya perusahaan yang memperkerjakan banyak tenaga kerja wanita. Perusahaan padat karya dengan mayoritas buruh perempuan, seperti garmen, bisa jadi akan kerepotan.
2. Perusahaan mesti mencari pengganti sementara yang tentunya digaji dengan kemampuan setara selama waktu cuti.
3. Bila kurang kapabel, perusahaan akan melakukan training kepada pegawai pengganti. Apalagi bila pekerjaan tersebut spesifik.
4. Pegawai memerlukan pelatihan kembali, bila terlalu lama tidak menjalankan pekerjaannya.
5. Perusahaan menjadi enggan merekrut pegawai wanita.
6. Sebaliknya, pegawai wanita enggan melahirkan.
7. Pegawai pria enggan mengambil hak cuti terlalu lama, meski istrinya melahirkan.

Sedangkan RUU KIA bertujuan menciptakan SDM Indonesia yang unggul. Menitikberatkan pada periode pertumbuhan emas anak, yang diketahui merupakan tahap penting dalam tumbuh kembang anak.

Namun terlepas dari tujuan mulia itu, mestinya dunia usaha diajak duduk bareng. Membicarakan RUU KIA. Agar tidak tumbuh polemik.

"Dunia usaha belum diajak bicara [...]," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo DKI Jakarta Nurjaman. Ia menyarankan pembicaraan melalui Focus Group Discussion (FGD) [sumber].

Tujuan dari pembahasan --apakah dalam format FGD, dengar-pendapat, hearing---adalah mengharmoniskan substansi RUU KIA. Musyawarah yang melibatkan pihak pembuat undang-undang, unsur pengusaha serta pegawai, para ahli, dan kalangan yang dianggap kompeten.

Harapannya, penyelarasan persepsi akan melahirkan kesepakatan. Tidak menimbulkan polemik atau kegaduhan. Tidak menjadi bola liar.

Sebelum masuk ke pembahasan kebijakan yang akan digelindingkan, alangkah eloknya bila RUU KIA terlebih dahulu disosialisasikan, dikomunikasikan, dan dibicarakan dengan pihak-pihak berkepentingan.

Jangan sampai satu pihak berpendapat bahwa RUU KIA tidak merugikan perusahaan, sementara kubu lain menganggap rencana kebijakan dapat menurunkan produktivitas dunia usaha.

Padahal di antara silang pendapat itu terselip tujuan mulia, yakni menghadirkan lingkungan terbaik bagi generasi emas.