Kajian Singkat Implementasi Ipres N0.9 Thn 2025 Di Papua

Peluang dan Tantangan Implementasi Koperasi Merah Putih di Papua : Kajian Strategis Sosial-Ekonomi

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa, swasembada pangan, dan kemandirian rakyat menjelang Indonesia Emas 2045. Koperasi ini dirancang sebagai lembaga multi-layanan yang hadir langsung di desa/kelurahan, menyediakan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, akses pembiayaan, serta penguatan logistik lokal.

Wilayah Papua memiliki karakteristik unik dalam hal sosial, geografis, budaya, dan politik. Oleh karena itu, implementasi Inpres 9/2025 memerlukan pendekatan yang kontekstual dan sensitif terhadap kondisi lokal. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan strategi implementasi koperasi di Papua.

Papua mencatat tingkat kemiskinan dan ketimpangan tertinggi secara nasional. Akses infrastruktur dasar (jalan, listrik, internet) masih terbatas, terutama di daerah pedalaman dan pegunungan. Kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar berbasis subsisten dengan sistem nilai adat yang kuat, termasuk hak ulayat atas tanah dan keputusan kolektif berbasis marga.

Namun, Papua juga menyimpan kekayaan sumber daya alam (pertanian, laut, hutan, tambang), dan potensi sosial berupa solidaritas komunitas, generasi muda yang aktif, serta peran gereja dan lembaga adat yang berpengaruh.

Kekuatan:

• Budaya gotong royong dan kolektivitas masih kuat.
• Potensi sumber daya alam yang melimpah.
• Struktur sosial berbasis marga/klan dapat dimanfaatkan sebagai basis koperasi.

Kelemahan:

• Rendahnya literasi keuangan dan digital.
• Infrastruktur logistik dan internet terbatas.
• Kurangnya kepercayaan pada program negara akibat pengalaman masa lalu.

Peluang:

• Dukungan fiskal dari pusat (APBN, Dana Desa, KUR).
• Kebutuhan pasar lokal tinggi (harga barang mahal).
• Kesesuaian koperasi dengan struktur adat jika didesain partisipatif.

Ancaman:

• Risiko elite capture dan korupsi lokal.
• Potensi konflik internal antar marga.
• Kegagalan pengelolaan dapat menimbulkan kekecewaan massal.

POTENSI LOKAL YANG DAPAT DIMOBILISASI

1. Pertanian dan Perikanan: Sagu, ubi, kopi, kakao, rumput laut, teripang.
2. Ekonomi Kreatif: Kerajinan tangan, noken, batik Papua, kuliner lokal.
3. SDM Muda: Karang taruna, pemuda gereja, mahasiswa Papua dapat menjadi motor koperasi digital.
4. Lembaga Sosial: Gereja dan tokoh adat berperan penting dalam sosialisasi dan legitimasi.

STRATEGI IMPLEMENTASI AWAL

1. Basis Koperasi Adat: Pembentukan koperasi berbasis marga atau klan lokal untuk memperkuat legitimasi.
2. Kemitraan Sosial: Libatkan gereja dan lembaga adat sebagai mitra aktif, bukan objek sosialisasi semata.
3. Pelatihan Digital Kontekstual: Gunakan pendekatan visual dan praktik langsung sesuai budaya lokal.
4. Model Awal Sederhana: Fokus awal pada logistik sembako dan simpan pinjam untuk manfaat cepat.
5. Pengawasan Independen: Libatkan kampus, LSM lokal, atau tokoh masyarakat dalam fungsi pengawasan dan mediasi konflik.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

• Pemerintah pusat perlu merancang model koperasi Merah Putih khusus Papua, dengan modul yang berbeda dari wilayah lain.
• Pendampingan lapangan harus dilakukan oleh SDM lokal yang memahami konteks adat dan bahasa.
• Prioritaskan uji coba koperasi di wilayah stabil dan potensi tinggi, misalnya di daerah pesisir atau perdesaan dataran rendah.
• Libatkan lembaga keagamaan dalam pendidikan ekonomi dan koperasi.
• Siapkan insentif khusus bagi koperasi desa di wilayah tertinggal dan rawan konflik.

VII. PENUTUP

Inpres No. 9 Tahun 2025 membuka peluang besar bagi Papua untuk membangun ekonomi desa yang berdaulat, partisipatif, dan berbasis potensi lokal. Namun, implementasinya tidak bisa sekadar menyalin model nasional. Diperlukan desain khusus yang sensitif terhadap realitas sosial-budaya Papua agar koperasi tidak menjadi proyek gagal, melainkan simbol kedaulatan ekonomi rakyat Papua yang sesungguhnya.