Kedaulatan Digital: Fondasi Baru Masa depan Penerimaan Pajak Indonesia

Regulasi akses data transaksi: Negara perlu aturan yang mewajibkan platform (domestik maupun asing) untuk menyediakan data transaksi tertentu kepada otoritas pajak, dengan jaminan perlindungan privasi dan keamanan data. Akses yang legal dan terstruktur memperkecil ruang bagi pelaporan sepihak yang merugikan penerimaan. (kebijakan ini harus dirumuskan cermat agar seimbang dengan hak privasi dan kepatuhan internasional.) 

Infrastruktur pencatatan transaksi terintegrasi: Menguatkan sistem pembayaran domestik dan integrasinya dengan platform e-commerce akan membantu memastikan jejak transaksi terekam secara transparan --- mengurangi peluang "hilangnya" nilai transaksi ke luar catatan fiskal.

Kapabilitas analitik fiskal: DJP perlu investasi pada big data dan kecerdasan buatan untuk memproses volume transaksi digital besar secara cepat dan mendeteksi pola penghindaran. Peningkatan SDM dan alih teknologi menjadi kunci.

Aktivitas diplomasi pajak dan implementasi global: Indonesia harus aktif dalam menerjemahkan kesepakatan internasional (seperti Pillar Two) menjadi kebijakan domestik yang melindungi hak pemajakan negara pasar. Kesepakatan global adalah landasan; implementasi nasionallah yang menentukan hasilnya. 

Kampanye literasi pajak digital: Masyarakat, terutama pelaku UMKM, membutuhkan pemahaman bahwa kepatuhan pajak digital adalah bagian dari tanggung jawab kolektif untuk memperkuat layanan publik dan kedaulatan ekonomi.

Kilang data sekaligus kendali

Data kini disebut "new oil". Namun tanpa kilang untuk mengolahnya --- yaitu regulasi, infrastruktur, dan institusi yang mampu mengubah data menjadi kebijakan fiskal nyata --- maka nilai itu akan pergi ke pihak lain. Indonesia boleh bangga sebagai pasar digital terbesar se-Asia Tenggara, dengan proyeksi GMV yang signifikan; tetapi kebanggaan itu harus disusul dengan kedaulatan atas data transaksi agar pertumbuhan dapat diterjemahkan menjadi penerimaan yang nyata untuk pembangunan. Tanpa itu, kita hanya menjadi ladang yang produksinya dikapling oleh pihak lain.

Pada akhirnya, penerimaan pajak dari sektor digital bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga refleksi atas kemampuan negara menegakkan kedaulatan di era baru. Tantangan yang dihadapi tidak ringan, mulai dari resistensi korporasi global hingga dinamika negosiasi internasional. Namun, dengan visi jangka panjang, komitmen politik yang kuat, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat menjadikan kedaulatan digital sebagai fondasi baru dalam membangun masa depan penerimaan pajak yang berkeadilan, berdaulat, dan berkelanjutan.

Indonesia berada di persimpangan sejarah baru. Di tengah derasnya arus digitalisasi global, bangsa ini telah membuktikan diri sebagai motor utama ekonomi digital di Asia Tenggara. Tantangannya memang besar, tetapi lebih besar lagi tekad kita untuk memastikan setiap tetes nilai tambah dari aktivitas digital berpulang bagi kepentingan rakyat. Dengan sinergi antara kebijakan fiskal yang adaptif, kedaulatan data yang kokoh, serta dukungan masyarakat yang sadar akan arti pajak bagi masa depan, Indonesia punya modal besar untuk menulis kisah suksesnya sendiri. Inilah saatnya menjadikan kedaulatan digital bukan sekadar jargon, melainkan energi kolektif untuk membangun negeri yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera. Optimisme itu nyata, karena kita bukan hanya konsumen teknologi global, melainkan bangsa yang mampu menguasai, mengelola, dan memetik hasilnya bagi generasi mendatang.