Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR RI pada 15 Agustus 2025 bukan sekadar dokumen fiskal. Ia adalah peta jalan yang menegaskan arah bangsa: ketangguhan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. Sebagai APBN pertama pada masa kepemimpinannya, arsitektur fiskal ini menyiratkan tekad untuk menjadikan negara hadir sepenuhnya dalam melindungi rakyat, memperkuat ekonomi, dan memastikan pemerataan pembangunan.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menjadi rancang bangun utama. Sumber daya alam dan cabang produksi penting harus dikelola negara demi kemakmuran rakyat. Prinsip itu diterjemahkan dalam delapan agenda prioritas yang tidak hanya ambisius, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan yang strategis di tengah ketidakpastian global.
Menjaga Ketahanan Pangan
Agenda pertama yang ditegaskan adalah ketahanan pangan. Pemerintah menargetkan swasembada beras dan jagung, dengan alokasi Rp164,4 triliun untuk penguatan pangan nasional. Subsidi pupuk Rp46,9 triliun, pencetakan sawah baru, bibit unggul, dan perkuatan Bulog menjadi instrumen utama. Produksi beras yang meningkat dan harga stabil sejak awal 2025 menjadi bukti keberhasilan awal, yang kini diperluas agar petani makmur dan masyarakat terlindungi dari gejolak harga.
Energi dan Transisi Hijau
Agenda kedua adalah ketahanan energi. Dengan alokasi Rp402,4 triliun, pemerintah menyeimbangkan antara peningkatan produksi migas, subsidi energi tepat sasaran, dan percepatan transisi energi bersih. Target yang visioner—100 persen listrik dari energi terbarukan dalam satu dekade—bukan hanya jawaban atas krisis iklim, melainkan juga penegasan kedaulatan energi bangsa.
Generasi Emas dan Investasi SDM
Dua agenda berikutnya menitikberatkan pada manusia Indonesia: Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp335 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat, serta pendidikan bermutu dengan alokasi Rp757,8 triliun, terbesar sepanjang sejarah APBN. MBG tidak hanya mencegah stunting, tetapi juga menggerakkan UMKM, petani, dan nelayan. Sementara itu, pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas guru, beasiswa PIP dan KIP, revitalisasi sekolah, serta penguatan LPDP.
Tidak kalah penting adalah sektor kesehatan dengan Rp244 triliun, yang menjamin 96,8 juta jiwa masyarakat miskin tetap terlindungi, disertai program Cek Kesehatan Gratis (CKG), revitalisasi rumah sakit, dan percepatan penurunan stunting.
