Tak banyak masyarakat awam yang benar-benar memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, di sanalah denyut nadi pembangunan nasional berpijak. APBN bukan sekadar dokumen fiskal berisi angka-angka nominal yang sulit dipahami, melainkan manifestasi dari arah kebijakan dan prioritas negara dalam memenuhi janji konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pengawalan terhadap APBN harus dilakukan secara bestari --- bijak, transparan, dan partisipatif --- demi mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan.
Membumikan Makna APBN
Masih banyak masyarakat yang menganggap APBN hanya urusan elite di Senayan atau sekadar tugas teknis Kementerian Keuangan. Padahal, APBN menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan rakyat: dari harga bahan pokok, pembangunan jalan, hingga subsidi pendidikan dan kesehatan. Literasi fiskal yang rendah membuat publik tak merasa memiliki atau berdaya dalam mengawasi bagaimana uang negara dikelola.
Inilah saatnya pemerintah, media, dan masyarakat sipil bersinergi untuk membumikan makna APBN. Edukasi publik harus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui media sosial, forum warga, maupun kurikulum pendidikan. Masyarakat perlu diajak memahami bahwa APBN adalah milik bersama, dan karena itu harus diawasi bersama.
Mandiri dalam Fiskal, Berdaulat dalam Arah Pembangunan
Ketergantungan pada utang luar negeri kerap menjadi momok dalam penyusunan APBN. Namun, pada saat yang sama, pembiayaan pembangunan tidak bisa menunggu penerimaan negara yang belum optimal. Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja dan penerimaan negara. Pemerintah harus terus mendorong kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), serta efisiensi belanja negara.
Lebih dari itu, kemandirian fiskal harus berpijak pada kedaulatan arah pembangunan. APBN tidak boleh menjadi alat kompromi kepentingan jangka pendek politik elektoral, tetapi harus menjadi alat untuk menjawab tantangan masa depan: transformasi digital, ketahanan pangan, transisi energi, hingga pembangunan sumber daya manusia. Semua itu hanya bisa tercapai bila penyusunan APBN berpihak pada program yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan rakyat.
Bestari dalam Pengawasan, Transparan dalam Pelaksanaan
Istilah "bestari" bukan hanya mengandung makna kecerdasan, tetapi juga ketulusan dan kebijaksanaan. Mengawal APBN secara bestari berarti menumbuhkan budaya akuntabilitas, menjunjung tinggi integritas, serta membuka ruang partisipasi publik. Selama ini, pengawasan terhadap belanja negara masih lemah di level pelaksanaan. Masih ditemukan proyek pembangunan yang tidak tepat sasaran, korupsi pengadaan yang membengkak, atau dana bansos yang tak menyentuh kelompok rentan.
Pengawasan yang bestari tidak hanya bertumpu pada lembaga negara seperti BPK, KPK, dan DPR, tetapi juga harus melibatkan peran aktif masyarakat sipil. Teknologi digital bisa dimanfaatkan untuk memperluas kanal partisipasi publik, seperti melalui portal transparansi anggaran, pelaporan daring, atau dashboard realisasi belanja di tingkat daerah.
