Akankah Perpres Jurnalisme Berkualitas Menjadi Sarana Kapitalisme?

Dalam rancangan tersebut, terdapat usulan mengenai kerja sama antara platform digital dan perusahaan pers, serta penekanan pada tanggung jawab platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas.

Dalam Draf Perpres ini juga tercantum beberapa prinsip yang menjadi pedoman, seperti kedaulatan informasi, keberlanjutan, keseimbangan, kesetaraan, manfaat, transparansi, dan nondiskriminasi. 

Hal ini bertujuan untuk memperkuat tanggung jawab perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, sekaligus menghormati hak kepemilikan atas karya jurnalistik.

Ruang Lingkup

Google sebagai salah satu perusahaan platform digital terkemuka. (Unsplash/@Nathana Reboucas)

Dokumen ini mencakup beberapa aspek yang diatur oleh regulasi tersebut, antara lain:

1. Pengaturan terkait Perusahaan Platform Digital

Dalam draf Perpres ini, akan diatur mengenai peran dan tanggung jawab perusahaan platform digital dalam menyajikan dan menyebarkan berita. 

Pengaturan ini bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa platform digital beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan mematuhi standar etika dalam menampilkan konten berita.

2. Pengaturan terkait Perusahaan Pers

Draf Perpres ini juga akan mengatur mengenai perusahaan pers, termasuk tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam melakukan peliputan berita. 

Pengaturan ini dapat mencakup persyaratan lisensi, kode etik jurnalistik, dan tata cara pengawasan untuk memastikan integritas dan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan pers.

3. Kesepakatan Bagi Hasil

Dalam upaya mendukung keberlanjutan industri jurnalisme, draf Perpres ini akan mengatur mengenai kesepakatan bagi hasil antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers. 

Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan dalam pembagian pendapatan dari konten berita yang dihasilkan oleh perusahaan pers dan dipublikasikan melalui platform digital.

Tujuan dari Draf Perpres Jurnalisme Berkualitas ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan jurnalisme berkualitas, di mana perusahaan platform digital dan perusahaan pers dapat bekerja sama secara adil dan bertanggung jawab dalam menyajikan informasi berita kepada masyarakat.

Draf Perpres Jurnalisme Berkualitas memiliki lingkup yang mencakup beberapa hal penting, selain dari kerja sama bisnis antara perusahaan platform digital dan perusahaan pers. Perpres ini juga bertujuan untuk melawan hoaks, misinformasi, dan disinformasi dalam ranah jurnalisme.

Namun...

Polemik Isi Perpres Jurnalisme Berkualitas

• Pasal 7 ayat 1 poin a

Pasal 7 ayat 1 poin a dari Rancangan Peraturan Presiden Jurnalisme Berkualitas menyatakan bahwa perusahaan platform digital memiliki kewajiban untuk mendukung jurnalisme berkualitas, termasuk dalam hal mencegah penyebaran dan/atau komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, poin ini menimbulkan kebingungan terutama dalam menentukan kategori konten berita. Pertanyaan muncul: bagaimana cara untuk mengidentifikasi apakah suatu konten dapat dikategorikan sebagai berita atau bukan? 

Sementara itu, ada juga pertanyaan mengenai bagaimana pengaruhnya terhadap konten jurnalisme warga yang ada di media alternatif seperti Kompasiana. 

Konten jurnalisme warga, yang dikontribusikan oleh individu non-profesional, sering kali berperan penting dalam membawa perspektif beragam dan suara masyarakat yang berbeda. 

Oleh karena itu, jika Perpres ini mengatur tentang penyebaran dan komersialisasi konten berita secara umum, termasuk yang berasal dari jurnalisme warga, maka konten-konten tersebut juga dapat terdampak.

• Pasal 7 ayat 1 poin b

Pada pasal yang sama, poin b dari Rancangan Peraturan Presiden Jurnalisme Berkualitas menyatakan bahwa perusahaan platform digital memiliki kewajiban untuk menghilangkan berita yang dianggap tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan rekomendasi Dewan Pers.

Namun, aturan ini menimbulkan kontroversi karena dapat disalahgunakan untuk kepentingan politisasi atau mendukung agenda tertentu. 

Kekhawatiran muncul bahwa peraturan ini dapat menjadi alat untuk menyensor atau menghapus berita-berita yang kritis atau kontroversial yang mungkin tidak sesuai dengan pandangan penguasa atau kelompok tertentu.

• Pasal 7 ayat 1 poin f
  

Pada Pasal 7 ayat 1 poin f dari Draf Peraturan Presiden (Perpres) Jurnalisme Berkualitas disebutkan bahwa perusahaan platform digital memiliki kewajiban untuk tidak mengindeks dan/atau menampilkan konten jurnalistik yang merupakan hasil daur ulang dari konten media lain tanpa izin.

Namun, dalam poin ini muncul ambiguitas terkait makna dari "daur ulang". Tidak dijelaskan dengan rinci apa yang dimaksud dengan konten "daur ulang". 

Pertanyaan muncul apakah konten yang dimaksud juga mencakup konten opini dari sebuah isu yang dibuat oleh para kreator-kreator di media alternatif seperti Kompasiana.

Jika hal ini juga mencakup konten opini dari kreator-kreator di media alternatif, maka memang menjadi perhatian penting terkait kebebasan berpendapat. 

Penghapusan atau pembatasan konten opini yang merupakan pandangan atau sudut pandang individu dapat dianggap sebagai upaya untuk membungkam kebebasan berekspresi dan pluralisme dalam ruang digital.

Jangan Sampai Menjadi Neo-Kapitalisme

Perpres Jurnalisme Berkualitas perlu ditinjau agar kebebasan berpendapat dalam ruang digital tetap terjaga dan tidak terbatasi. Dalam konteks ini, aturan ini dapat mencerminkan kapitalisme gaya baru yang berlaku di ruang digital.

Selain perhatian terhadap jurnalis yang tergabung dalam media-media arus utama, penting juga untuk memperhatikan prinsip jurnalisme warga. 

Banyak kreator di media-media alternatif, termasuk jurnalisme warga, yang berkontribusi dengan gagasan dan sudut pandang mereka. Melalui partisipasi mereka, keragaman informasi dan pandangan di ruang digital menjadi lebih kaya dan inklusif.