Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan: Antara Instrumen Hegemoni dan Ruang Emansipasi

Evaluasi, yang dimaksudkan untuk mengukuhkan otoritas negara, justru membuka peluang bagi kesadaran kritis. Siswa dapat menyadari bahwa relasi warga-negara bukanlah hubungan sepihak, melainkan hubungan kontraktual yang bisa dipertanyakan dan bahkan digugat.

Evaluasi sebagai Cermin Dialektika

Dari dua ketegangan ini, terlihat bahwa evaluasi kewarganegaraan adalah ruang dialektis. Di satu sisi, negara menggunakan ujian untuk memperluas hegemoni: membentuk warga yang patuh, menanamkan narasi resmi, dan menutup kemungkinan tafsir alternatif. Di sisi lain, pertanyaan yang sama justru memperkenalkan gagasan universal dan logika kontrak yang bisa menjadi dasar bagi emansipasi warga.

Dengan demikian, lembar ujian tidak bisa dipandang sebagai sekadar alat ukur administratif. Evaluasi berfungsi sebagai cermin yang memperlihatkan wajah negara, sekaligus sebagai wadah yang memantulkan potensi transformatif dalam diri warga negara muda. Pertanyaan tentang hak asasi dan kontrak sosial, misalnya, dapat berfungsi ganda: di satu sisi memperkuat legitimasi negara, di sisi lain menanamkan benih kesadaran kritis untuk menilai, mengoreksi, bahkan menantang negara.

Implikasi Bagi Pendidikan

Jika evaluasi dipahami dalam kerangka ini, maka keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan tidak seharusnya diukur hanya dari nilai ujian atau tingkat kelulusan siswa. Keberhasilan sejati terletak pada bentuk subjektivitas yang dihasilkan. Apakah pendidikan hanya melahirkan teknokrat hukum yang patuh tanpa daya kritis, ataukah menghasilkan warga negara yang sadar bahwa hukum, konstitusi, dan ideologi adalah arena perjuangan makna yang terus terbuka untuk diperbarui?

Lembar ujian pada akhirnya bukan sekadar dokumen administratif. Ia adalah arena pertarungan simbolik, tempat negara menguji sekaligus membentuk warganya, tetapi juga tempat warga belajar mengenali kontradiksi antara idealitas dan realitas. Dengan demikian, evaluasi kewarganegaraan adalah proses dialektis yang selalu berada di antara dua kutub: hegemoni dan emansipasi.

Penutup

Evaluasi kewarganegaraan tidak pernah netral. Di dalamnya bersemayam logika hegemonik yang berusaha menundukkan, sekaligus potensi emansipatif yang bisa membebaskan. Dalam setiap soal yang tampak sederhana, terdapat pertarungan makna antara kepatuhan dan kesadaran kritis. Evaluasi bukan hanya bertanya apa yang diketahui siswa, tetapi juga berusaha menentukan bagaimana siswa seharusnya memandang negara, hukum, dan hak.

Namun, justru di situlah letak kompleksitas sekaligus peluang transformatifnya. Pendidikan Kewarganegaraan bisa menjadi sarana domestikasi, tetapi juga bisa menjadi ruang pemberdayaan. Lembar ujian dapat menjadi cermin yang menampilkan wajah negara sebagaimana diinginkan, tetapi sekaligus memperlihatkan bayangan lain: potensi kritis dan transformatif yang tumbuh dalam diri warga muda.

Dengan cara itu, evaluasi kewarganegaraan bukan lagi sekadar rutinitas birokratis, melainkan sebuah proses reflektif. Sebuah proses yang menuntun warga untuk terus-menerus menegosiasikan hubungan mereka dengan negara, menimbang kembali makna kewarganegaraan, dan merumuskan ulang cita-cita republik yang senantiasa bergerak antara realitas dan idealitas.