Urgensi Undang-Undang tentang Perampasan Aset

Kita sering kali mendengar tentang korupsi atau tindak pidana korupsi namun apakah kalian tahu apa itu tindak pidana korupsi dan apa saja unsur unsur yang masuk dalam tindak pidana korupsi. 

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok  dimana hal tersebut melanggar aturan atau hukum hukum yang telah ditentukan dan dapat merugikan negara, dalam  Black Law Dictionary dijelaskan Tindak Pidana Korupsi atau Korupsi adalah suatu perbuatan dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran kebenaran lainnya "suatu perbuatan dari suatu yang resmi dari kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan dengan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran kebenaran lainnya. Dan Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi antara lain 

1. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 

2. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 

3. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999).

2.  Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Membahas tentang Tindak Pidana korupsi tentunya tidak lepas dari RUU Perampasan aset bagi koruptor, perampasan aset dalam sistem hukum Pidana di Indonesia merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang barang tertentu hasil tindak pidana hal ini termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  pasal 10 ayat (2) huruf b mengatur tentang perampasan barang sitaan merupakan hukum tambahan yang ditetapkan oleh pengadilan. 

Rancangan Undang-Undang perampasan aset ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan dan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara juga dapat memberikan efek jera bagi koruptor bahkan sebagai bentuk rehabilitasi.ringannya hukuman bagi koruptor di Indonesia mendorong Rancangan Undang-Undang perampasan aset ini semoga segera disahkan sebagai Undang-Undang. 

KPK sendiri mendukung dengan adanya Rancangan Undang-Undang perampasan aset ini pasalnya KPK dapat merampas aset aset para koruptor yang diduga berasal dari tindak Pidana korupsi tanpa perlu menunggu penetapan hakim jika mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan dan menjelaskan asal muasal hartanya itu