Dalam upaya melawan gelombang korupsi, UU Perampasan Aset muncul sebagai instrumen yang efektif dalam memberikan efek jera pada pelaku korupsi.
Sudah tiga bulan lebih supres untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset Koruptor dikirim ke DPR, tapi tak kunjung dibahas. DPR tidak menggubris. Ada apa?
Sekarang kita tahu siapa yang menghambat pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, yaitu semua frakski yg ada di Gedung DPR saat ini. Mereka abai.
Kapan RUU Perampasan Aset disahkan oleh DPR kita, kenapa sampai sekarang hanya satu partai politik yg sungguh2 memperjuangkannya. PSI. Kemana lainnya?
Jokowi butuh Prabowo untuk stabilitas Politik. Perlu kekuatan politik untuk sahnya Uu Kesehatan. dinanti UU Perampasan aset dan perbaikan peradilan
Koruptor Lebih Takut Dimiskinkan daripada Dipindah ke Nusa Kambangan
korupsi bukan budaya, itu kriminal merugikan dan merusak tatanan kehidupan bersama. jelas ya.
Tercatat kasus-kasus korupsi yang telah berhasil diungkap oleh KPK beberapa diantaranya memiliki nilai yang luar biasa
Pentingnya RUU ini segera di sahkan guna memberi efek jera bagi koruptor
Gerakan Pemuda Sidoarjo (GPS) mendesak DPRD Sidoarjo mendukung RUU Perampasan Aset Koruptor menjadi Undang_undang yang sah
Megawati dan RUU Perampasan Aset Koruptor
Bila RUU Perampasan Aset Tindak Pidana disahkan menjadi UU, akankah efektif untuk fungsi memberantas korupsi ?
Banyaknya kasus tindak pidana korupsi ini mengindikasikan bahwa hukum di negeri ini sedang tidak baik-baik saja, bahkan bisa dikatakan rusak.
Ketika korupsi sudah menguasai urat nadi bangsa, melawannya tidak cukup dengan cara biasa. UU Perampasan Aset hadir, meski hanya sebatas cerita.
Ingin rasanya Bapak lari dan sembunyi di tengah belantara.
Indonesia bersepakat menganut trias politica dalam pembagian sistem kekuasaan dan praktek ketatanegaraan dengan pemisahan kekuasaan negara.
Tumpulnya Demokrasi Kala Hak Suara Anggota DPR kalah oleh kemauan ketua Partai
Urgensi undang-undang perampasan aset di indonesia
Keberadaan RUU tersebut sangat penting bagi penegak hukum dalam upaya proses pengendalian aset hasil tindak pidana terutama di luar negeri.
Penekanan RUU Perampasan Aset untuk mendorong segera disahkannya RUU tersebut pasca kasus petugas pajak