Kalau Fadli Zon dulu bilang Jokowi planga-plongo, dia mesti membatalkan ucapan itu. Bukan karena Prabowo sekarang jadi bawahan Jokowi, tapi karena yang ikut setuju pada julukan planga-plongo itu malah sekarang terpedaya oleh jebakan betmen yang dibuat Jokowi. Kalah pintar, gitu.
Kita mulai saja dari penolakan mahasiswa, para tokoh, dan penggiat anti korupsi terhadap revisi UU KPK. Salah satu turunannya adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK. Untuk membuktikan bahwa penolakan revisi UU KPK bukan hanya dilakukan oleh mahasiswa, tapi juga oleh para tokoh senior negeri ini, tanggal 26 September 2019 Jokowi mengundang puluhan tokoh penggiat anti korupsi dan para tokoh sepuh.
Diantaranya, Mahfud MD, Mochtar Pabottingi, Taufiequrachman Ruki, Emil Salim, Franz Magnis Suseno. Goenawan Mohamad, Butet Kertaradjasa, Franz Magnis Suseno, Christine Hakim, Quraish Shihab hingga Azyumardi Azra. Kurang mentereng gimana coba nama-nama itu? Penggiat anti korupsi diantaranya, Bivitri Susanti dan  Feri Amsari.
Dari pertemuan kurang lebih dua jam itu, nampaknya ada sinyal Presiden Jokowi akan mengeluarkan Perppu untuk mencabut Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi. Tapi para tokoh sepuh itu kan sudah makan asam garam perpolitikan negeri ini jauh sebelum Jokowi jadi presiden. Mereka hafal betul "kelakuan" para presiden, termasuk presiden Jokowi.
Pada tanggal 4 Oktober 2019, Mochtar Pabotinggi atas nama para tokoh menegaskan pertemuan itu cukup hanya sekali. Nggak lagi-lagi deh. "Apakah kita akan bertemu lagi dengan Presiden, tidak. Kita tidak akan bertemu lagi karena kita yakin apa yang kita sampaikan dalam konferensi pers ini mudah-mudahan didengar Presiden," ujar Mochtar dalam konferensi pers bersama para tokoh bangsa lainnya di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (4/10/2019)
Entahlah. Apakah para tokoh bangsa itu mencium gelagat Jokowi tidak akan menerbitkan Perppu. Atau mereka memang sudah yakin Jokowi nggak bakalan memenuhi janjinya akan mempertimbangkan menerbitkan Perppu. Seolah para tokoh itu sudah hafal "kelakuan" Jokowi.
Namanya juga usaha, Para tokoh itu sekali lagi memberi dukungan moral agar Jokowi tegar, nggak usah takut pada parpol. "Jadi dalam hal ini Pak Jokowi tetap saja kuat. Tak perlu mendengarkan penolakan penerbitan perppu dari partai politik koalisi pendukung pemerintah. Kita sudah sampaikan saat di istana ke Presiden," kata Mochtar mewakili para tokoh bangsa.
Para politisi juga nggak kurang usahanya. Di berbagai kesempatan, mereka "menekan" Jokowi agar tidak mengeluarkan Perppu. Ditambah MahfudMD sudah jadi Menkopolhukam yang tentu saja membuat suaranya jadi berbeda. Â Setelah timbang sana timbang sini, akhirnya Jokowi memilih tidak akan menerbitkan Perppu. Walhasil, pertemuan dengan puluhan tokoh senior itu seperti pertemuan tak berguna.
Salah satu ciri khas Jokowi dan para pembantunya untuk membenarkan kebijakan kontroversial adalah dengan menghindari pertanyaan pers seputar Perppu. Begitu ada wartawan bertanya soal Perppu, Jokowi pura-pura nggak dengar. Begitu juga dengan Menkumham. Ketika dikejar wartawan, Menkumham nampak panik hingga salah masuk mobil!
Jokowi sangat paham. Rakyatnya punya ingatan dan semangat pendek. Penolakan penerbitan Perppu tidak membuat demo bertambah marak. Entah para pendemo sudah capek, bosan, atau frustasi. Entahlah. Padahal sebelumnya, terdengar nyaring ancaman, kalau perppu nggak tebit akan ada demo lebih besar!
Karena tidak ada gejolak yang berarti di tengah masyarakat, Jokowi bisa lebih tenang mengumumkan akan menunjuk Dewan Pengawas KPK. Setelah pengumuman itu, juga tidak ada gejolak. Maka langkah berikutnya, dilemparlah wacana Ahok dan Antasari Azhar akan menjadi salah satu atau salah dua anggota Dewan Pengawas. Nah, disinilah jebekan betmennya.
Bermula dari akun twitter Rudi Valinka@kurawa mensosialisasikan wacana itu. Di twitter-nya, dia menulis "Kalo kalian setuju Ahok @basuki_btp  kita ajukan menjadi salah satu calon anggota Dewan Pengawas KPK RI maka silahkan Rituit Tantangan 10.000 rituit bisa tercapai gak ? Supaya twit ini sampai ke tangan pak@jokowi". Dalam waktu singkat cuitan tersebut telah di-retweet hingga 17 ribu kali. Entahlah apakah ada hubungannya akun ini dengan istana atau tidak.
Umpan itu nampaknya berhasil dimakan oleh warganet yang dulu gencar menuntut terbitnya Perppu atawa menolak revisi UU KPK. Dibalas dengan cuitan yang menampilkan nama-nama tokoh seperti Din Syamsudin sampai Said Didu diusulkan untuk jadi Dewas KPK. Hingga pada puncaknya, tagar #TolakNapiJadiPengawasKPK menjadi trending topic.
Kalau kita baca sekilas, yang mendukung Ahok jadi Dewas KPK hampir pasti para pendukung revisi KPK, atau awalnya menolak revisi KPK tapi karena ada nama Ahok, maka jadi ikutan mendukung. Sebaliknya yang menolak Ahok menjadi Dewas KPK adalah para penolak revisi UU KPK.
Tapi secara sadar atau tidak sadar, kedua kelompok yang nampaknya berseberangan itu adalah mendukung revisi KPK! Lha, kalau menolak revisi KPK kan otomatis akan menolak Dewas KPK siapa pun yang jadi Dewasnya! Berarti? Ya, tidak ada lagi yang menolak revisi UU KPK!
Jadi, kalau ada tokoh, pengamat, atau siapapun yang bicara soal penolakan penunjukan Dewas KPK oleh presiden, atau menolak mantan Napi jadi Dewas KPK maka otomatis dia sudah setuju pada revisi UU KPK dan melupakan tuntutan penerbitan Perppu.
Kurang pintar gimana Jokowi, coba? Bisa bikin warganet yang gencar menolak revisi UU KPK masuk dalam jebakan betmen! Belum lagi kalau misalnya nanti para tokoh bangsa yang ikut pertemuan tanggal 26 September  itu salah satu atau salah dua masuk menjadi anggota Dewas KPK. Masuk deh tuh barang...Hehehehehehehe....
06112019
-Balyanur
