Sejalan dengan hal utama yaitu pengadaan utang dari dalam negeri, khususnya melalui SBN,pertumbuhan SBN secara year-on-year lebih tinggi dibandingkan pinjaman.
Secara umum instrumen pinjaman juga adalah pelengkap bagi sumber pembiayaan utang Pemerintah.
Khusus untuk pinjaman multilateral dan pinjaman yang berasal dari supplier dengan fasilitas kredit ekspor ,pertumbuhannya masih di atas dua digit.
Hal ini mengingat pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral masih dibutuhkan Pemerintah untuk memanfaatkan keuntungan dari transfer pengetahuan dan teknologi serta tata kelola yang baik.
Sedangkan pinjaman dengan fasilitas kredit ekspor masih diperlukan meskipun dalam jumlah yang kecil untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan, dimana terdapat kerja sama dengan lembaga pemberi fasilitas kredit ekspor, sehingga beban pembiayannya dapat ditekan lebih murah.
Dengan memperhatikan porsi SBN yang makin dominan dalam komposisi utang Pemerintah dan strategi untuk mengutamakan utang dari dalam negeri, Pemerintah berkomitmen untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Indonesia.
Salah satu yang tengah dipromosikan Pemerintah saat ini adalah penerbitan SBN Ritel secara online. Pada penerbitan perdana
SBN Ritel online di akhir bulan Mei
2018 dengan instrumen Savings
Bond Ritel (SBR) seri SBR003 berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp1,93 triliun dari target awal sebesar Rp1 triliun.
Besarnya dana yang berhasil dikumpulkan ini menunjukkan minat investor dalam negeri yang demikian besar, sehingga dalam
waktu dekat Pemerintah kembali akan menerbitkan SBR dengan seri SBR004 yang juga menyasar investor individual serta generasi Millennial dengan nilai investasi mulai dari 1 juta - 3 Milyar ,yang transaksinya bisa dilakukan secara online melalui Mitra distribusi yang bekerjasama dengan pemerintah.Masa penawaran SBR 004 sendiri dimulai dari tanggal 20 Agustus - 13 September 2018.
Dengan pembiayaan ini, Pemerintah semakin berhati-hati dalam mengelola utang dengan berprinsip bahwa setiap Rupiah yang diperoleh melalui utang baik itu berupa pinjaman ataupun SBN, harus dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja pembangunan yang menghasilkan manfaat lebih besar dari biaya utangnya.
Manfaat tersebut tidak hanya dari sisi finansial, namun juga manfaat ekonomis yang dampaknya dirasakan secara tidak langsung (outcome) dan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
LoveÂ
Ayu
