8. COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) (2012) dari pinjaman IFAD sebesar SDR6,29 miliar untuk Kementerian
Kelautan dan Perikanan,
9. STRENGTHENING WEST
KALIMANTAN POWER GRID
(2013) dari pinjaman AFD sebesar
USD49,50 miliar untuk PT. PLN,
10. SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PACKAGE 7: 500KV GIS EXTENSION KEMBANGAN AND 500KV & 150 KV CONVENTIONAL SUBSTATION MUARA TAWAR dari pinjaman AFD sebesar USD20,00 miliar untuk PT. PLN, dan
11. SMALL SCALE WATER TREATMENT PLANT FOR EMERGENCY RELIEF (SSWTP-ER) (2016) dari pinjaman Deutsche Bank sebesar EUR6,98 miliar untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Seiring dengan berkembangnya waktu,tanpa mengecilkan peran pinjaman luar negeri dan dalam negeri dari Lembaga Pemberi Pinjaman, peran Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen untuk menutup defisit APBN justru semakin penting.
Adanya divesifikasi instrumen utang (SBN) ini strategi pembiayaan melalui utang
dilakukan tentu dengan hati-hati serta memperhitungkan biaya, risiko dan kapasitasnya, sekaligus memperhatikan prinsip-prinsip pruden, efisiensi biaya,produktivitas dan keseimbangan.
Peningkatan kepercayaan investor belakangan ini juga meningkat. Didukung oleh peningkatan peringkat kredit Indonesia yang saat ini menjadi layak investasi (Investment Grade), maka pemerintah terus melakukan pendalaman pasar keuangan dan perluasan basis investor,khususnya domestik.
Pendalaman pasar domestik bertujuan untuk memperkuat ketahanan (resilience) pasar dalam negeri dan menambah kapasitas investor yang masuk ke pasar itu sendiri,sehingga berdampak pada menurunnya biaya utang.
Pemerintah juga selalu berkomitmen menjaga APBN 2018 untuk menjamin Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
Hingga akhir Juli 2018 juga tercatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini diperkirakan mencapai Rp14.302,21 triliun. Dimana artinya rasio utang Pemerintah terhadap PDB per akhir Juli pun tetap terjaga di bawah 30 persen atau (29,74 persen) dan relatif aman.
Persentase tersebut masih jauh dibawah batas 60 persen terhadap PDB sebagaimana ketentuan UU Keuangan Negara Nomor 17
Tahun 2003.
Komposisi utang Pemerintah pada
akhir Juli 2018 terdiri dari :
-pinjaman sebesar 18,33 persen
- dan SBN sebesar 81,35 persen
