Andai Reshuffle Kabinet Sekarang, Menkopolhukam dan Menkes Masuk Kandidat

Suara Mahfud memang sangat terasa nyaring saat masih diluar pemerintahan dan bahkan menjadi masukan terbaik bagi pemerintah. Pasti berbeda rasanya anginnya ketika di luar maupun di dalam. Kali ini Mahfud bukan hanya terseok-seok hadapi permasalahan yang terjadi tetapi kehadirannya dirasa kurang memberi jalan keluar. Padahal sangat diharapkan kehadirannya dalam setiap permasalahan politik, hukum dan keamanan.

Kabar penembakan enam laskar FPI yang baru saja terjadi sebenarnya bagian rangkaian panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Namun jika mau ditilik lagi episode atau babak baru 'perseteruan' pemerintah dengan Habib Rizieq Shihab (HRS) dimulai kembali ketika HRS datang kembali ke Indonesia dan Mahfud terlihat blunder dalam menyikapinya. Belum lagi targedi 'Sigi' hingga Separatisme yang kencang dan santer di Papua. Peran Mahfud masih belum terlihat jelas dan perlu kesigapan dan kebijakan taktis selalin pendekatan permasalahan yang lebih baik lagi.

Rasanya pegal atau letih atas 'permasalahan' yang justru makin meruncing itu tak kunjung selesai dan bisa dibilang menimbulkan permasalahan baru. Mahfud sebagai pembantu presiden seharusnya proaktif selesaikan permasalahan tanpa menimbulkan permasalahan baru. Saran kebijakan yang tepat sangat ditunggu oleh pelaksana kebijakan di bidang Polhukam namun yang dirasa sepertinya berlanjut ke persoalan baru.

Ada dua lagi posisi menteri yang Jokowi tak perlu bersusah payah untuk menyapunya. Menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan ) Edhy Prabowo dan Mensos (Mentri Sosial) Juliari P Batubara. Dua nama menteri tersebut kini santer jadi perbincangan. Bukan karena prestasinya dibincangkan namun karena persoalan yang sudah masuk ranah hukum hingga terkena OTT ( Operasi Tangkap Tangan ) KPK. Mungkin saja dua nama ini sebelum adanya OTT KPK sudah masuk ke kantong Jokowi untuk masuk kandidat reshuffle Kabinet. Jalan alam menentukan lain karena sebelum kena reshuffle sudah kena sapu KPK.

Semua persepsi tentang nama pembantu Presiden Jokowi mungkin berbeda-beda dengan latar belakang capaian kerja dan hasilnya. Jokowi berhak untuk tentukan arah kerja dengan dukungan pembantunya yang cakap dan terpercaya untuk kepentingan rakyat dengan mengesampingkan kepentingan kelompok. Reshuffle terbatas bisa menjadi solusi untuk perbaikan jari-jari roda yang patah hingga kembali normal berjalan.( Isk )