Roda pemerintahan Kabinet Kerja II Jokowi-Ma'ruf Amin telah bergulir setahun lebih. Tentunya banyak sekali harapan yang tertumpu guna memenuhi apa yang belum tercapai di periode pertama Jokowi dan hingga akhir periode II. Â Tentu saja dinamika terjadi di satu pemerintahan dan negara dan tak bisa dihindari.
Jauh hari sebelum masuk bulan akhir 2020 sempat bergaung adanya reshuffle kabinet yang dikait-kaitkan dengan kinerja para pembantu Presiden Jokowi. Namun entah dari mana asal suara dan gaung tersebut memang dirasakan seperti ada yang kurang dari hasil kerja dan capaian yang diharapkan. Tentu saja masing-masing orang akan berbeda pandangan mengenai siapa saja yang layak untuk kena sapu alias ter-reshuffle.
Sepanjang tahun ini banyak isu dominan yang paling terasa dan memang agak membuat lelah dengan penyelesaian yang minim dan seakan tak berjalan jika boleh dibilang. Â Ada permasalahan didepan mata yang hingga kini masih mendera bangsa.
Bisa disebut juga musibah yaitu pandemi ( Covid 19 ). Covid 19 seakan menjadi permasalahan yang tak berujung dan tak tahu kapan akan berakhir. Efek domino dari pandemi sangat melebar ke sektor dan sendi bangsa. Sektor kesehatan sudah pasti memiliki dampak langsung dengan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat dan para Nakes ( Tenaga Kesehatan ) yang terus bertambah. Dengan adanya peraturan yang mewajibkan pembatasan aktifitas ada efek melebar ke ekonomi dan juga lainnya tentunya hal ini juga perlu jadi pemikiran Jokowi untuk mempertimbangkan menteri yang kapabel mengatasi dampak covid 19.
Masalah Corona beberapa kali alami perubahan tim penanggung jawab untuk penanggulangan. Entah sudah berapa jurus dikeluarkan namun corona tetaplah berlanjut seakan tak bisa dihentikan. Figur Menkes sepertinya hilang ditelan angin dan beberapa kali blunder menanggapi keadaan pandemi yang banyak terilhat di awal kehadiran Corona.
Jokowi sesungguhnya menjalankan Kepemimpinan bangsa Indonesia dengan memperhatikan dan menimbang masukan para pembantunya. Jika ada yang salah atas jalannya kebijakan tentu Jokowi tak semata berdiri sendiri tapi juga ada peran dari pembantunya.
Pada masa awal hadirnya Corona di Indonesia bisa jadi Jokowi banyak menerima masukan dan pertimbangan yang salah dari pembantunya di sektor kesehatan bisa juga dari lainnya yang akhirnya menjadi tak terukur.
Angka pertambahan orang positif terjangkit corona alami kenaikan dalam skala harian yang berlangsung hingga hari ini. Jadi secara kasat mata Dr Terawan Agus Putranto  masuk radar reshuffle jika Jokowi ingin ada perubahan dalam atasi permasalahan pandemi.
Setelah Menkes ada nama lagi yang mungkin bisa masuk kandidat kena reshuffle yaitu Mahfud MD. Menkopolhukam Prof Mahfud MD sesungguhnya di awal terbentuknya Kabinet kerja II Jokowi banyak dijadikan tumpuan harapan masyarakat terkait Politik Hukum dan Keamanan.
Beliau dianggap kapabel dengan segala permasalahan bangsa dan tata negara. Artinya jika ada permasalahan yang diperkirakan akan muncul maupun sedang terjadi Mahfud muncul sebagai pendingin dan pemutus persoalan hingga selesai dengan baik.
Suara Mahfud memang sangat terasa nyaring saat masih diluar pemerintahan dan bahkan menjadi masukan terbaik bagi pemerintah. Pasti berbeda rasanya anginnya ketika di luar maupun di dalam. Kali ini Mahfud bukan hanya terseok-seok hadapi permasalahan yang terjadi tetapi kehadirannya dirasa kurang memberi jalan keluar. Padahal sangat diharapkan kehadirannya dalam setiap permasalahan politik, hukum dan keamanan.
Kabar penembakan enam laskar FPI yang baru saja terjadi sebenarnya bagian rangkaian panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Namun jika mau ditilik lagi episode atau babak baru 'perseteruan' pemerintah dengan Habib Rizieq Shihab (HRS) dimulai kembali ketika HRS datang kembali ke Indonesia dan Mahfud terlihat blunder dalam menyikapinya. Belum lagi targedi 'Sigi'Â hingga Separatisme yang kencang dan santer di Papua. Peran Mahfud masih belum terlihat jelas dan perlu kesigapan dan kebijakan taktis selalin pendekatan permasalahan yang lebih baik lagi.
Rasanya pegal atau letih atas 'permasalahan' yang justru makin meruncing itu tak kunjung selesai dan bisa dibilang menimbulkan permasalahan baru. Mahfud sebagai pembantu presiden seharusnya proaktif selesaikan permasalahan tanpa menimbulkan permasalahan baru. Saran kebijakan yang tepat sangat ditunggu oleh pelaksana kebijakan di bidang Polhukam namun yang dirasa sepertinya berlanjut ke persoalan baru.
Ada dua lagi posisi menteri yang Jokowi tak perlu bersusah payah untuk menyapunya. Menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan ) Edhy Prabowo dan Mensos (Mentri Sosial) Juliari P Batubara. Dua nama menteri tersebut kini santer jadi perbincangan. Bukan karena prestasinya dibincangkan namun karena persoalan yang sudah masuk ranah hukum hingga terkena OTT ( Operasi Tangkap Tangan ) KPK. Mungkin saja dua nama ini sebelum adanya OTT KPK sudah masuk ke kantong Jokowi untuk masuk kandidat reshuffle Kabinet. Jalan alam menentukan lain karena sebelum kena reshuffle sudah kena sapu KPK.
Semua persepsi tentang nama pembantu Presiden Jokowi mungkin berbeda-beda dengan latar belakang capaian kerja dan hasilnya. Jokowi berhak untuk tentukan arah kerja dengan dukungan pembantunya yang cakap dan terpercaya untuk kepentingan rakyat dengan mengesampingkan kepentingan kelompok. Reshuffle terbatas bisa menjadi solusi untuk perbaikan jari-jari roda yang patah hingga kembali normal berjalan.( Isk )Â
