PENULIS : Audy Oktariza Madhani, Cyntia Widya Ariastuti, Rika Nurul Hidayati
______
Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang akan menentukan pemimpin bangsa untuk lima tahun mendatang. Tentu saja, momen ini merupakan kesempatan berharga bagi rakyat untuk kembali memilih pemimpin negara yang diyakini akan membawa Indonesia menuju kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang lebih baik. Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari  2024 di Indonesia telah menjadi sorotan utama di berbagai kalangan, tidak hanya dalam konteks politik, tetapi juga dalam aspek ekonomi. Antusiasme masyarakat dan partisipasi yang tinggi dalam proses demokrasi ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Anggaran Pemilu
Setiap pelaksanaan pemilihan umum memerlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Informasi dari Kementrian Keuangan, Badan Pusat Statistik untuk Pemilu 2024, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71,3 triliun. Bahkan, alokasi dana tersebut telah disediakan sekitar 20 bulan sebelum tanggal pelaksanaan pemilu, yakni pada 14 Februari 2024. Pengalokasian dana tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2022, pemerintah menyisihkan dana sebesar Rp 3,1 triliun, yang kemudian ditingkatkan menjadi Rp 30 triliun pada tahun 2023. Ketika pemilu dilaksanakan pada tahun 2024, alokasi dana kembali dinaikkan menjadi Rp 38,2 triliun. Jumlah alokasi dana untuk Pemilu 2024 ini menunjukkan peningkatan sekitar 57,3 persen jika dibandingkan dengan anggaran yang digunakan pada Pemilu 2019 yang mencapai Rp 25,59 triliun. Bahkan, peningkatan tersebut semakin signifikan apabila dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang memerlukan dana sebesar Rp 24,1 triliun.
Kecondongan Arah Pertumbuhan Ekonomi
Pengeluaran pemerintah yang substansial tersebut memiliki dampak yang meluas tidak hanya pada bidang sosial politik, tetapi juga memengaruhi dinamika ekonomi nasional. Aktivitas politik yang meningkat selama periode pemilu menyebabkan peningkatan dalam konsumsi para peserta pemilu, seperti pengadaan atribut kampanye, biaya konsumsi, pembayaran honor petugas/panitia kampanye, dan upah tim pemenangan pemilihan. Daya beli masyarakat, khususnya Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT), juga meningkat karena adanya dorongan dari sektor-sektor seperti makanan-minuman, logistik, transportasi, pakaian, dan jasa pendukung pemilu. Proyeksi menunjukkan peningkatan sebesar 4,72 persen pada LNPRT pada tahun 2023 dan 6,57 persen pada tahun 2024. Sementara itu, konsumsi masyarakat diperkirakan akan meningkat sebesar 0,14 persen pada tahun 2023 dan 0,21 persen pada tahun 2024.
Dari perspektif pemerintah, belanja negara juga akan meningkat mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemilu diperkirakan akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) serta mendorong peningkatan pendapatan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Sektor produksi dan distribusi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari biasanya. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa kontribusi belanja pemerintah dari pemilu terhadap PDB diperkirakan akan meningkat sebesar 0,75 persen pada tahun 2023 dan satu persen pada tahun 2024 saat Media Gathering Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Puncak, Bogor, Senin.
Dari segi tren pertumbuhan ekonomi, pola yang terlihat menjelang pemilu hampir serupa dengan siklus pemilihan umum sebelumnya, seperti pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Analisis dari Tim Strategi dan Makro Ekonomi DBS BANK menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung melambat hingga dua kuartal sebelum pemilu, stabil selama masa pemilu, dan akhirnya menguat.
Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan memberikan kontribusi lebih dari setengah total pertumbuhan ekonomi. Pola konsumsi ini cenderung meningkat hingga satu kuartal sebelum pemilu, lalu tetap stabil dengan sedikit penurunan pada empat pemilu terakhir. Sementara itu, belanja pemerintah cenderung melambat pada kuartal sebelum pemilu, meskipun akhirnya meningkat terutama pada tingkat pemerintah pusat.
Arus investasi langsung asing umumnya menurun menjelang pemilu dan kembali naik setelah pemilu. Hal ini mencerminkan sikap hati-hati terhadap hasil pemilu serta efeknya terhadap peraturan, reformasi, dan iklim bisnis yang terbuka. Meskipun nilai tukar dolar AS cenderung menguat terhadap rupiah, tetapi cenderung menguat kembali setelah pemilu berakhir.
