Pilkada serentak ternyata tidak menjamin efisiensi anggaran pemilu.
Selayar. Dikutip dari Kompas.Com, kalau pelaksanaanSelanjutnya ditulis kalau dalam kajian Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) bahkan terungkap bahwa pilkada serentak di beberapa daerah justru lebih mahal dibandingkan pilkada sebelumnya.Ada berbagai komponen biaya yang membuat anggaran pilkada membengkak dan bila ditanya komponen apa yang paling besar, Â jawabannya adalah honorarium.
"Jadi itu komponen terbesar," ujar Peneliti Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Siti Aminah saat memaparkan data kajian di Jakarta, Selasa (7/11/2017).
Besarnya biaya honorarium disebabkan banyaknya kelompok-kelompok kerja yang dibentuk dengan struktur yang besar. Hal itu mulai dari pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, hingga anggota yang lebih dari 10 orang dengan honor yang beragam.
Meski demikian, kajian Kemendagri tersebut tidak bersifat nasional.
Dari 15 provinsi kajian, hanya beberapa KPU kabupaten/kota yang menyerahkan data lengkap seputar anggaran pilkada.
Dari petikan tulisan diatas, Pilkada Selayar 2020 juga masuk kategori mahal dan akan banyak menghabiskan uang rakyat.Â
Kenapa disebut uang rakyat karena sumber dananya dari Apbd Selayar TA. 2020. Entahlah kalau kemudian ada lagi dari sumber lain misalnya ada dari Apbn.Â
Sejauh ini Kompasianer  di Selayar, Sulsel belum mengetahui adanya sumber lain selain Apbd Selayar TA. 2020.Â
Besaran uang rakyat yang akan di gunakan dalam pelaksanaan Pilkada Selayar 2020, yang Kompasianer dapatkan informasinya, adalah 22 Miliar akan dimanfaatkan KPU Selayar dan 7 Miliar lebih yang akan di gunakan oleh Bawaslu Selayar.
Tentu saja hal ini mengundang para pemerhati dan masyarakat untuk lebih dalam mengetahui, apasaja yang akan di belanja oleh kedua lembaga pelaksana dan pengawas pesta demokrasi tersebut.