Sekurangnya 29 Miliar Lebih Uang Rakyat Akan Biayai Pilkada Selayar Sulsel 2020

Selayar. Dikutip dari Kompas.Com, kalau pelaksanaan Pilkada serentak ternyata tidak menjamin efisiensi anggaran pemilu.

Selanjutnya ditulis kalau dalam kajian Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) bahkan terungkap bahwa pilkada serentak di beberapa daerah justru lebih mahal dibandingkan pilkada sebelumnya.Ada berbagai komponen biaya yang membuat anggaran pilkada membengkak dan bila ditanya komponen apa yang paling besar,  jawabannya adalah honorarium.

"Jadi itu komponen terbesar," ujar Peneliti Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Siti Aminah saat memaparkan data kajian di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Besarnya biaya honorarium disebabkan banyaknya kelompok-kelompok kerja yang dibentuk dengan struktur yang besar. Hal itu mulai dari pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, hingga anggota yang lebih dari 10 orang dengan honor yang beragam.

Meski demikian, kajian Kemendagri tersebut tidak bersifat nasional.

Dari 15 provinsi kajian, hanya beberapa KPU kabupaten/kota yang menyerahkan data lengkap seputar anggaran pilkada.

Dari petikan tulisan diatas, Pilkada Selayar 2020 juga masuk kategori mahal dan akan banyak menghabiskan uang rakyat. 

Kenapa disebut uang rakyat karena sumber dananya dari Apbd Selayar TA. 2020. Entahlah kalau kemudian ada lagi dari sumber lain misalnya ada dari Apbn. 

Sejauh ini Kompasianer  di Selayar, Sulsel belum mengetahui adanya sumber lain selain Apbd Selayar TA. 2020. 

Besaran uang rakyat yang akan di gunakan dalam pelaksanaan Pilkada Selayar 2020, yang Kompasianer dapatkan informasinya, adalah 22 Miliar akan dimanfaatkan KPU Selayar dan 7 Miliar lebih yang akan di gunakan oleh Bawaslu Selayar.

Tentu saja hal ini mengundang para pemerhati dan masyarakat untuk lebih dalam mengetahui, apasaja yang akan di belanja oleh kedua lembaga pelaksana dan pengawas pesta demokrasi tersebut.

Setidaknya melalui tulisan ini, Para Komisioner KPU dan Bawaslu Selayar bisa memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat saat uang mereka digunakan untuk kebutuhan sukses Pilkada Selayar 2020.

Dan kalau tidak bisa memahami, maka tentulah runyam jadinya. Karena Uang Rakyat Untuk Rakyat, bukan untuk kepentingan pribasi atau golongan atau untuk memperkaya diri sendiri. 

Puluhan Miliar uang rakyat Selayar yang diambil untuk membiayai Pilkada Selayar,ada baiknya dikelola secara terbuka oleh KPU dan Bawaslu Selayar. 

Penting dipapar, demi kebaikan bersama dan untuk menghindari fitnah. 

Termasuk kepada Ketua KPU dan KetuaBawaslu Selayar,  agar mampu menjadi pimpinan suksessor Pilkada Selayar 2020 dengan baik. Dengan menyatukan semua pihak di internalnya. Jangan ada blok blokan didalam kantor KPU dan Bawaslu Selayar. Ini hanya saran dari Kompasianer, demi kebaikan dan kelancaran melaksanakan tugas.

Kompasianer menantang KPU dan Bawaslu Selayar Sulsel, untuk buka-bukaan biaya yang dipakai dalam Pilkada Selayar 2020, tentu yang sesuai RAB dihadapan Publik. 

Jika hal ini tidak melanggar aturan negara, maka mari kita buka. Apa saja yang akan dibelanja, wajib KPU dan Bawaslu Selayar papar sebelum dimanfaatkan. 

Kalau mau" tapi kalau tidak mau ya, tidak apa-apa. Salam Kompasianer.