Ketika publik menyaksikan aksi-aksi anarkis yang mendiskreditkan pemerintah, kita perlu jeli membaca konteks yang lebih luas. Bukan berarti semua demonstrasi identik dengan kepentingan koruptor, tetapi sejarah politik Indonesia mengajarkan bahwa isu kerakyatan kerap dipakai sebagai kedok untuk agenda tersembunyi. Koruptor tahu mereka tak bisa lagi bergerak terang-terangan. Jalan yang tersisa adalah menciptakan instabilitas. Membuat pemerintah terlihat lemah, sibuk mengurusi kericuhan, sehingga fokus pemberantasan korupsi terpecah. Serangan balik ini ibarat asap yang sengaja ditebarkan untuk mengaburkan pandangan publik dari agenda utama: bersih-bersih aset haram.
Dalam logika itu, kericuhan kemarin bisa dibaca sebagai pesan simbolik: "Jangan usik wilayah kami." Sebuah peringatan bahwa setiap langkah pemerintah untuk memperkuat aturan---termasuk lewat RUU Perampasan Aset---akan dibalas dengan guncangan politik dan sosial. Mirisnya lagi demokrasi yang diusung oleh mahasiwa ditunggangi oleh beberapa kepentingan dari mafia yang berkuasa selama ini dengan menyulut emosi masyarakat versus polisi ataupun yang mengadu domba antara oknum pejabat DPR dengan warga.
Pentingnya Konsistensi Pemerintah
Pertanyaannya: mampukah pemerintah tetap konsisten?
Presiden Prabowo sejak awal menekankan pentingnya menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Namun komitmen itu akan terus diuji. Tekanan politik, lobi-lobi dari kelompok kepentingan, hingga potensi delegitimasi publik bisa menjadi jebakan. Di sinilah pentingnya strategi komunikasi. Pemerintah harus mampu menjelaskan kepada rakyat bahwa kericuhan bukanlah tanda kegagalan, melainkan konsekuensi logis dari langkah berani melawan korupsi. Publik harus diyakinkan bahwa semakin keras perlawanan, semakin jelas siapa yang sebenarnya sedang diganggu kenyamanannya.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum: KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Tanpa sinergi, agenda besar seperti RUU Perampasan Aset akan mudah dipatahkan. Konsistensi penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan penguatan regulasi. Mari kita dukung bersama agar pemerintah dan anggota DPR segera mengesahkan RUU Perampasan asset yang akan membersihkan pemerintahan kita dari tangan-tangan kotor koruptor dan hasilnya bisa digunakan untuk membangun negeri tercinta Indonesia.
Harapan Publik
Rakyat tentu tidak ingin melihat pemerintah goyah di tengah tekanan. Sudah terlalu lama publik menjadi korban dari permainan koruptor yang lihai menyamarkan diri. Harga-harga yang mencekik, pelayanan publik yang buruk, hingga ketimpangan sosial yang mencolok, semuanya punya benang merah dengan praktik korupsi yang merajalela.
RUU Perampasan Aset memberi harapan baru. Dengan aturan itu, koruptor tak lagi bisa berlindung di balik celah hukum. Mereka mungkin bisa berkelit di persidangan, tetapi aset yang tak wajar akan tetap bisa disita negara. Inilah bentuk keadilan substantif yang selama ini dirindukan masyarakat.
Karena itu, dukungan publik menjadi kunci. Jika rakyat sadar bahwa perlawanan anarkis hanyalah kedok koruptor, maka serangan balik itu justru akan menjadi bumerang. Sebaliknya, bila publik termakan narasi yang menyesatkan, maka perjuangan ini akan berat.
Penutup: Pertarungan yang Tak Terelakkan
