Oleh Veeramalla Anjaiah
Hari ini (5 Februari) adalah hari libur nasional di Pakistan, negara Islam Asia Selatan. Rakyat Pakistan dan misi-misi diplomatik Pakistan di luar negeri memperingati Hari Solidaritas Kashmir (KSD) atau Hari Kashmir pada tanggal 5 Februari setiap tahun. Hari spesial tersebut ditandai dengan prosesi publik, doa khusus di masjid, webinar dan seminar untuk menunjukkan solidaritas penuh dengan orang-orang Kashmir yang tinggal di negara bagian Jammu dan Kashmir (J&K)yang dikuasai oleh India.Â
Pakistan menandai KSD dengan satu menit keheningan dan mengadakan unjuk rasa anti-India. Orang-orang di Pakistan menikmati hari libur nasional dan banyak pusat perbelanjaan di kota-kota di Pakistan menawarkan diskon khusus yang sangat besar untuk pembeli pada hari ini.
Masalah Kashmir merupakan komoditas politik bagi semua partai politik di Pakistan. Bagi militer, Kashmir telah menjadi tambang emas untuk mempertahankan kekuasaan dan menikmati miliaran dolar dalam bentuk anggaran militer, sebagian besar dipinjam dari luar negeri, setiap tahun selama 75 tahun terakhir.
Mari kita lihat bagaimana KSD muncul
Pada tahun 1990, Perdana Menteri Pakistan saat itu Benazir Bhutto, Perdana Menteri wanita pertama di sebuah negara Muslim, menyerukan konferensi semua partai pada tanggal 4 Februari 1990 untuk menetapkan posisi persatuan nasional tentang masalah Kashmir.
Dalam upaya untuk mendapatkan poin dalam persaingan politik, pemimpin oposisi Nawaz Sharif, yang merupakan menteri utama Punjab pada saat itu, menyerukan pemogokan nasional pada tanggal 5 Februari.
Sebagai pembalasan, Benazir menyatakan 5 Februari sebagai hari libur nasional dan disebut sebagai Hari Solidaritas Kashmir. Sejak tahun 1990, Pakistan memperingati libur nasional pada tanggal 5 Februari hingga sekarang.
Saat merayakan KSD tahun lalu, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyatakan dukungan penuh Pakistan terhadap perjuangan rakyat di Kashmir atas hak menentukan nasib sendiri.
"Hari ini, Pemerintah dan rakyat Pakistan memperingati Hari Solidaritas Kashmir. Ini adalah kesempatan untuk menegaskan kembali dukungan kuat kami kepada rakyat Jammu dan Kashmir dalam perjuangan sah mereka atas hak mereka yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri," kata Imran pada tanggal 5 Februari 2020 dalam pesannya.
"Pada hari ini kami menegaskan kembali tekad kami untuk mendukung saudara-saudari kami dalam perjuangan yang gagah berani untuk tujuan mereka yang adil. Orang-orang yang damai di Jammu dan Kashmir terus menderita. Tidak hanya hak untuk menentukan nasib sendiri yang ditolak bagi mereka, tetapi mereka juga mengalami jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling buruk, kekerasan dan penindasan."
Seorang aktivis Kashmir terkemuka Nasir Aziz Khan dari Partai Nasional Rakyat Kashmir Bersatu (UKPNP) mengatakan bahwa peringatan KSD oleh Pakistan adalah suatu penipuan.
Nasir, yang juga juru bicara UKPNP, mengatakan jika Pakistan benar-benar bersimpati kepada warga Kashmir maka mereka harus memberikan hak otonom kepada orang-orang di Kashmir yang diduduki oleh Pakistan (PoK), yang disebut Pakistan sebagai Azad Kashmir.
Menurut Nasir, KSD adalah aksi politik dan tidak ada relevansinya. Ia mendesak semua warga Kashmir untuk tidak menyimpan khayalan tentang simpati dan dukungan Pakistan. Karena Pakistan adalah kekuatan pendudukan di Azad Kashmir atau Kashmir Bebas dan tidak memiliki niat untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada orang-orang di PoK.
Nasir, yang berbicara dengan kantor berita ANI beberapa waktu lalu, bertanya: "Pertama-tama tolong tanyakan kepada mereka warga Kashmir yang hidup di bawah pemerintahan [Pakistan] mereka, apakah mereka memberikan warga Kashmir hak? Apakah Pakistan pernah memberi mereka hak untuk menentukan nasib sendiri?"
"Bahkan orang-orang di Pakistan, seperti Pashtun, Baloch atau Sindhis, pernahkah Pakistan memberikan mereka hak untuk menentukan nasib sendiri, atau pernah mengakui perjuangan mereka untuk kebebasan, apakah mereka siap memberikan mereka hak ini?"
Menurut laporan media, Pakistan mengubah PoK menjadi basis pelatihan utama bagi teroris dan separatis, yang akan menyusup ke J&K India dan melancarkan serangan teroris terhadap warga sipil dan pasukan keamanan. Pakistan telah memberikan pelatihan militer kepada kelompok-kelompok teroris, memasok senjata dan uang.
Pada bulan November 2020, Perdana Menteri Pakistan menyatakan bahwa Pakistan telah memutuskan untuk memasukkan porsi dari PoK yang disebut Gilgit-Baltistan ke Pakistan sebagai provinsi kelima, yang benar-benar melawan kata-kata sendiri bahwa Azad Kashmir adalah wilayah berpemerintahan mandiri.
Pakistan tidak memiliki hak legal di Kashmir. Pakistan menduduki suatu bagian dari Kashmir, sekitar sepertiga dari negara bagian J&K, secara ilegal dengan menggunakan kekerasan pada tahun 1947. Seakan wilayahnya sendiri, Pakistan memberi sebagian Kashmir yaitu Shaksgam Valley (di bagian Timurlaut Kashmir) Â ke China pada tahun 1963 dalam pertukaran senjata dan teknologi nuklir. Jadi, sekarang, negara bagian J&K yang asli dikuasai oleh India, Pakistan dan China.
India, yang mengklaim secara legal seluruh J&K, termasuk wilayah PoK dan Lembah Shaksgam yang dikuasai China, mengutuk keras deklarasi Imran, dengan mengatakan hal itu akan "membawa perubahan material ke sebagian wilayah India".
"Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pakistan, yang dimaksudkan untuk menyamarkan pendudukan ilegalnya, tidak dapat menyembunyikan pelanggaran berat hak asasi manusia, eksploitasi dan penolakan kebebasan selama lebih dari tujuh dekade kepada orang-orang yang tinggal di wilayah yang diduduki Pakistan ini," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri India Anurag Srivastava di suatu pernyataan pada saat itu.
Dengan memperingati KSD pada 5 Februari setiap tahun di Pakistan tidak akan mengubah kenyataan di lapangan, menurut beberapa jurnalis dan media Pakistan yang pemberani.
"Setiap tahun, kami mengikuti gerakan Hari Solidaritas Kashmir [...] namun tidak ada yang benar-benar berubah," tulis Daily Times dalam editorial pada 6 Februari tahun lalu.
"Hari itu ditandai dengan cara yang sama seperti biasanya [...] pernyataan-pernyataan yang sekarang setiap orang Pakistan sudah dapat melafalkannya dalam hati," tulis The Express Tribune dalam sebuah editorial pada tanggal 10 Februari.
Analis politik Pakistan Imran Jain mengatakan dalam sebuah artikel di The Express Tribune pada tanggal 6 Februari bahwa dukungan Pakistan untuk Kashmir seperti sebuah cek tanpa uang.
"Ini seperti menandatangani cek dari rekening yang tidak memiliki uang atau dengan susah payah menawarkan makan siang kepada tamu yang berkunjung selama Ramadhan," kata Imran Jan.
Menyuarakan pandangan serupa, seorang mantan pejabat India menggambarkan KSD dan semua aktivitasnya sebagai petasan basah.
"Oleh karena itu, semua omong kosong, unjuk rasa dan konferensi, di Hari Solidaritas Kashmir tahun ini, seperti pada hari-hari sebelumnya, sudah seperti petasan basah," Tilak Devasher, anggota Dewan Penasihat Keamanan Nasional India dan seorang ahli tentang Pakistan, menulis di sebuah artikel di koran The Tribune.
Faktanya, masalah Kashmir adalah sebuah kekacauan yang diciptakan oleh Pakistan dan militernya sejak tahun 1947 ketika India dan Pakistan memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan Inggris. Milisi suku Pakistan dan militer menjadikan orang Kashmir sebagai sasaran mereka dengan menyerang J&K pada tahun 1947, yang menyebabkan penggabungan J&K secara legal ke India dan perang pertama antara India dan Pakistan.
Selama bertahun-tahun, Pakistan menjalankan kebijakan Kashmirnya melalui diplomasi, perang dan perang proksi.
Dalam diplomasi Pakistan gagal total. Mereka telah menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk mengangkat masalah Kashmir dan pelanggaran hak asasi manusia oleh India di Jammu dan Kashmir secara global. Namun sebagian besar negara di dunia tidak percaya pada propaganda Pakistan.Â
Sebagian besar negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, tidak mendukung Pakistan maupun India pada masalah Kashmir. Pakistan sangat frustasi bahwa mereka hanya mendapatkan dukungan dari Komunis China, mayoritas Muslim Turki dan Malaysia untuk masalah Kashmir. Dalam kasus Malaysia, mantan perdana menteri Mahathir Mohamad lah yang mendukung Pakistan dalam masalah Kashmir. Malaysia, di bawah Perdana Menteri baru Muhyiddin Yassin, sekarang memutuskan untuk tinggal diam pada masalah Kashmir dalam upaya untuk meningkatkan hubungannya dengan India.
"Tidak ada yang menyakiti Pakistan lebih dari kurangnya dukungan atas narasi Kashmir dari sebagian besar dunia Muslim. Gejala frustasi Pakistan adalah teguran Imran Khan terhadap 'negara-negara persaudaraan Islam'. Dalam pidatonya di pertemuan di Malaysia pada tanggal 4 Februari, ia menyesalkan bahwa Organisasi Kerja Sama Islam [OKI] tidak bisa bersuara untuk menentang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir," kata Tilak.
Mayoritas negara-negara Muslim menganggap bahwa Kashmir adalah sengketa antara India dan Pakistan. Mereka harus menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi bilateral yang damai. Tapi masalahnya adalah Pakistan tidak pernah menginginkan perdamaian.
Kemudian mereka mencoba melalui perang. Pakistan menderita kekalahan yang memalukan di keempat perang dengan India.
Selama tiga dekade terakhir, Pakistan telah melancarkan perang proksi melawan India dengan membawa kelompok teroris, baik lokal maupun internasional, memasok dana senjata ke militan Kashmir. Semua teroris dilatih oleh Pakistan di wilayah Kashmir yang diduduki oleh Pakistan. Teroris menciptakan teror di Kashmir yang damai dan mengubahnya menjadi neraka. Perang proksi merenggut hampir 40,000 nyawa warga sipil, teroris dan personel keamanan India. Akibatnya, ada keamanan yang ketat dan banyak pembatasan pada orang-orang di J&K India. Pakistan secara terbuka mendukung separatisme dan  terorisme di Kashmir.
Pada tanggal 5 Agustus 2019, India menghapuskan Pasal 370 dan 35A, yang memberikan status khusus untuk J&K selama beberapa tahun ini, dari konstitusi secara hukum melalui parlemen.
Sekarang, J&K adalah bagian tak terpisahkan dari India. Orang Kashmir memiliki hak yang sama dengan sesama orang India. Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi berencana untuk menjadikan kawasan J&K sebagai salah satu kawasan makmur di India di tahun-tahun mendatang. Untuk itu kita membutuhkan kenormalan dan kedamaian di J&K.
Selama dua tahun terakhir, pemerintah India telah mengalokasikan sebuah anggaran tahunan 30,757 crore rupee India (setara dengan AS$4.2 miliar) untuk mengembangkan wilayah tersebut. Ada banyak perbaikan dalam situasi, baik dalam keamanan maupun ekonomi, di wilayah persatuan J&K dan Ladakh.
Tidak ada solusi militer untuk masalah Kashmir. KSD adalah aksi provokatif dan aksi politik dari Pakistan. Sudah 75 tahun, orang-orang di Kashmir menderita akibat kependudukan ilegal Pakistan dan klaim atas seluruh J&K. Jika Pakistan setuju untuk berdamai dengan India dan berhenti mendukung teroris, separatis dan militan, penderitaan warga Kashmir akan berakhir. Orang-orang akan makmur di Kashmir, yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Seluruh dunia akan mendukung Pakistan dan India jika mereka menyelesaikan masalah melalui negosiasi damai.
Â
Penulis adalah jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
