Sebagian besar negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, tidak mendukung Pakistan maupun India pada masalah Kashmir. Pakistan sangat frustasi bahwa mereka hanya mendapatkan dukungan dari Komunis China, mayoritas Muslim Turki dan Malaysia untuk masalah Kashmir. Dalam kasus Malaysia, mantan perdana menteri Mahathir Mohamad lah yang mendukung Pakistan dalam masalah Kashmir. Malaysia, di bawah Perdana Menteri baru Muhyiddin Yassin, sekarang memutuskan untuk tinggal diam pada masalah Kashmir dalam upaya untuk meningkatkan hubungannya dengan India.
"Tidak ada yang menyakiti Pakistan lebih dari kurangnya dukungan atas narasi Kashmir dari sebagian besar dunia Muslim. Gejala frustasi Pakistan adalah teguran Imran Khan terhadap 'negara-negara persaudaraan Islam'. Dalam pidatonya di pertemuan di Malaysia pada tanggal 4 Februari, ia menyesalkan bahwa Organisasi Kerja Sama Islam [OKI] tidak bisa bersuara untuk menentang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir," kata Tilak.
Mayoritas negara-negara Muslim menganggap bahwa Kashmir adalah sengketa antara India dan Pakistan. Mereka harus menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi bilateral yang damai. Tapi masalahnya adalah Pakistan tidak pernah menginginkan perdamaian.
Kemudian mereka mencoba melalui perang. Pakistan menderita kekalahan yang memalukan di keempat perang dengan India.
Selama tiga dekade terakhir, Pakistan telah melancarkan perang proksi melawan India dengan membawa kelompok teroris, baik lokal maupun internasional, memasok dana senjata ke militan Kashmir. Semua teroris dilatih oleh Pakistan di wilayah Kashmir yang diduduki oleh Pakistan. Teroris menciptakan teror di Kashmir yang damai dan mengubahnya menjadi neraka. Perang proksi merenggut hampir 40,000 nyawa warga sipil, teroris dan personel keamanan India. Akibatnya, ada keamanan yang ketat dan banyak pembatasan pada orang-orang di J&K India. Pakistan secara terbuka mendukung separatisme dan  terorisme di Kashmir.
Pada tanggal 5 Agustus 2019, India menghapuskan Pasal 370 dan 35A, yang memberikan status khusus untuk J&K selama beberapa tahun ini, dari konstitusi secara hukum melalui parlemen.
Sekarang, J&K adalah bagian tak terpisahkan dari India. Orang Kashmir memiliki hak yang sama dengan sesama orang India. Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi berencana untuk menjadikan kawasan J&K sebagai salah satu kawasan makmur di India di tahun-tahun mendatang. Untuk itu kita membutuhkan kenormalan dan kedamaian di J&K.
Selama dua tahun terakhir, pemerintah India telah mengalokasikan sebuah anggaran tahunan 30,757 crore rupee India (setara dengan AS$4.2 miliar) untuk mengembangkan wilayah tersebut. Ada banyak perbaikan dalam situasi, baik dalam keamanan maupun ekonomi, di wilayah persatuan J&K dan Ladakh.
Tidak ada solusi militer untuk masalah Kashmir. KSD adalah aksi provokatif dan aksi politik dari Pakistan. Sudah 75 tahun, orang-orang di Kashmir menderita akibat kependudukan ilegal Pakistan dan klaim atas seluruh J&K. Jika Pakistan setuju untuk berdamai dengan India dan berhenti mendukung teroris, separatis dan militan, penderitaan warga Kashmir akan berakhir. Orang-orang akan makmur di Kashmir, yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Seluruh dunia akan mendukung Pakistan dan India jika mereka menyelesaikan masalah melalui negosiasi damai.
Â
Penulis adalah jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
