Sejarah Pemilu Indonesia

Enam tahun kemudian, Pemilu kembali dilaksanakan yakni pada tanggal 2 Mei 1977. Pemilu kali ini diadakan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Pada Pemilu tahun ini, terdapat 3 Partai yang menjadi peserta, yakni: Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia.

Pemilu berikutnya yang diadakan pada tahun 1982, 1987, 1992, dan 1997 dilaksanakan dengan tujuan yang sama dan dengan jumlah partai yang sama. Ini adalah kebijakan khas Pemerintahan Orde Baru. Oleh karenanya, Pemilu ini sering dikenal dengan nama "Pemilu Orde Baru". Pemenang dari Pemilu pada periode ini selalu Partai Golongan Karya.

Yang menarik, Pada Periode Orde Baru ini diangkat asas Pemilu yang LUBER yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia". Walaupun dilihat dari hasil dan tata pelaksanannya, penerapan asas ini layak untuk diragukan.

4. Pemilu 1999

Memasuki Era Reformasi dan lengsernya Era Orde Baru, Pemilu kembali diadakan pada 7 Juni 1999. Pemilu kali ini diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Peserta Pemilu pada tahun ini diikuti oleh 48 partai politik yang berasal dari berbagai elemen.

Di era Reformasi ini berkembang pula asas JURDIL yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Jujur berarti harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan Adil berarti tidak ada perlakuan istimewa ataupun diskriminasi terhadap peserta dan pemilih tertentu.

5. Pemilu 2004

Pemilu 2004 diadakan pada 5 April 2004. Ini adalah pertama kalinya Pemilu benar-benar "dibuka" untuk umum. Pada masa ini Para peserta Pemilu dipilih langsung oleh rakyat, termasuk Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Juga: Apakah Caleg Perempuan Bisa Memenuhi Kuota Di Parlemen?

Pemilu pada tahun ini diadakan 3 kali yakni pada tanggal 5 April 2004 yang diadakan untuk memilih DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, tanggal 5 Juli 2004 untuk pemilihan Presiden putaran I, dan pada tanggal 20 September 2004 untuk pemilihan Presiden putaran II.

Pemilu tahun 2004 dianggap sebagai tanda kemajuan dalam demokrasi Indonesia.