24 Tahun KIPP: Jalan Panjang Mengawal Demokrasi

Kumpulan pejuang hak asasi, pegiat demokrasi, advokat, organisatoris perguruan tinggi, budayawan, jurnalis, cendikiawan, pengajar, dan lain-lain mendirikan lembaga pemantau pemilu pertama di Indonesia dengan nama Komite Independen Pemantau Pemilu yang disingkat KIPP Indonesia. 

Pada masa itu, bertepatan 15 Maret 1996, mereka mendeklarasikan organisasi KIPP Indonesia. Ketua umum pertama KIPP adalah budayawan yang terkenal dengan catatan pinggir di majalah tempo, Goenawan Mohamad.

Akan tetapi, perjuangan multikultur dan corak pelangi membuat perubahan organisasi KIPP. Salah satu Majelis Nasional KIPP Indonesia Standarkiaa Latief menuturkan, Goenawan Mohamad hanya beberapa bulan memimpin KIPP. 

Setalah terjadi perubahan organisasi, KIPP Indonesia tidak mengenal ketua umum. Hal ini juga mencatat sejarah Goenawan Mohamad sebagai ketua umum pertama dan terakhir KIPP Indonesia. 

Sejak itu, nakhoda KIPP Indonesia adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) sebagai perwujudan KIPP Indonesia seolah Persatuan Bangsa-Bangsa. Sehingga, seluruh keterwakilan pendiri cukup difasilitasi oleh seorang sekjen.

Sekjen pertama KIPP Indonesia adalah Mulyana Wira Kusumah. Kemudian secara berturut dilanjutkan oleh Ray Rangkuti, Muhtar Sindang, dan Kaka Suminta. Meskipun sudah 24 tahun, kepemimpinan KIPP hanya dipimpin oleh lima orang, yakni satu ketua umum dan empat sekjen. Sedangkan organisasi untuk tingkat wilayah (provinsi) dan daerah (kabupaten/kota) mengizinkan posisi ketua umum dan sekretaris.

Penguatan Partisipasi Publik
Pada masa orde baru, kekuatan pemerintah menguasai dan berlimpah. Tiada kekuatan pembanding untuk mengimbangi government power. Dilain sisi, pemerintahan itu terbentuk oleh pemilihan umum yang dilaksanakan secara konstitusional rasa penguasa. 

Pemilu, ruang pergantian kekuasaan periodik menjadi monopoli gerbong orde baru. Jadi, silahkan pemilu, pemenangnya tetap saja beringin tua dengan sang pemilik tunggal yang sekarang terkenal bersama kalimat 'enak jaman ku toh'.

Oleh sebab itu, penggiat ham dan demokrasi bersatu untuk memurnikan pemilu. Karena, pemilu lah cara benar untuk mengganti orde baru. Selain itu, pemilu mendapatkan angin segar dengan munculnya kesadaran publik internasional. 

Bahwa, pemilu yang baik adalah pemilu yang partisipatif. Atau dengan kata lain, pemilu yang diawasi dan dipantau oleh pemilih. Sehingga, pemilih bukan hanya penerima hasil pemilu.