Demokrasi Miniatur: Laboratorium Politik di Dalam Kelas

Di kelas, demokrasi tidak hanya hadir sebagai teori, tetapi sebagai praktik nyata yang bisa dirasakan langsung oleh siswa. Saat membentuk struktur kelas, kami lakukan dengan musyawarah. Semua siswa punya kesempatan untuk berbicara, menyampaikan pendapat, bahkan mengkritisi. Dari proses itu mereka belajar bahwa kepemimpinan bukanlah hadiah, melainkan amanah yang lahir dari kepercayaan bersama.

Sama seperti dalam pemerintahan kita saat ini, jabatan-jabatan fungsional memiliki peran penting dalam menggerakkan sistem. Ada presiden, menteri, DPR, hingga aparat di tingkat daerah yang masing-masing punya tugas berbeda. Begitu pula di kelas: ketua kelas, sekretaris, bendahara, hingga seksi-seksi lainnya harus menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Jika seorang menteri lalai, negara bisa terganggu. Jika bendahara kelas tidak transparan, maka kepercayaan warga kelas bisa hilang.

Kami juga membiasakan rapat tentang anggaran secara terbuka. Semua pemasukan dan pengeluaran diumumkan kepada seluruh siswa, mirip dengan prinsip transparansi anggaran negara. Bedanya, di kelas ini tidak ada "APBN" bernilai triliunan, tapi esensinya sama: kejujuran dalam mengelola keuangan adalah fondasi kepercayaan.

Tak hanya itu, kami juga menyepakati adanya sanksi bagi pelanggar aturan. Demokrasi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tapi kebebasan yang dibatasi oleh kesepakatan bersama. Sama seperti dalam pemerintahan, ada hukum dan peraturan yang mengikat semua warga negara. Siswa belajar bahwa ketika melanggar, konsekuensinya bukan sekadar hukuman, tapi pelajaran tentang komitmen pada kesepakatan.

Dengan membandingkan praktik demokrasi di kelas dengan sistem pemerintahan, siswa bisa memahami bahwa setiap jabatan memiliki beban dan tanggung jawab. Harapannya, generasi mendatang tidak hanya menjadi penonton demokrasi, tapi pelaku aktif yang sadar bahwa keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab adalah kunci keberlangsungan sebuah komunitas, sekecil apapun itu.