Dalam hal kesetaraan pendapatan, kontradiksi yang mencolok justru muncul dalam monarki absolut. Meskipun membanggakan dengan PDB per kapita dan skor IPM rata-rata yang tinggi, sistem pemerintahan ini memiliki ketimpangan pendapatan yang paling parah sebagaimana diukur dengan koefisien Gini rata-rata mereka (berdasarkan data Bank Dunia).
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara-negara ini mungkin tampak makmur dan lebih maju secara keseluruhan, bagian kekayaan yang tidak proporsional tetap berada di tangan segelintir elite.
Sebaliknya, monarki konstitusional dan semi-konstitusional menunjukkan keseimbangan ekonomi yang lebih besar dalam metrik ini, yang dibarengi dengan kekayaan dan pembangunan nasional yang lebih tinggi, serta mengindikasikan sebagai sistem pemerintahan paling balik dan konsisten secara ekonomi.
Akan tetapi, monarki konstitusional dan semi-konstitusional membutuhkan biaya yang signifikan untuk membiayai gaya hidup keluarga kerajaan, staf, dan institusi terkait, yang dapat membebani keuangan negara dan mengalihkan sumber daya dari kebutuhan publik lainnya.
Meskipun memiliki elemen demokrasi seperti parlemen dan pemilihan umum, kekuasaan monarki tetap masih diwariskan, bukan dipilih secara langsung oleh rakyat, yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran tentang legitimasi dan akuntabilitas penguasa (sekalipun dalam konteks penguasa monarki hanya sebagai pemimpin yang hanya dalam nama).
Jalan Menuju Sistem 'Terbaik' Bagi Indonesia
Komunitas global menghadirkan kumpulan model politik yang beragam dan menarik, menyoroti tidak adanya satu sistem dominan yang universal. Sementara republik parlementer dan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang paling umum, distribusi pengaruh dan hasil di berbagai sistem politik jauh dari kata seragam.
Kekuatan ekonomi cenderung terkonsentrasi di republik presidensial, monarki konstitusional, dan negara satu partai, tetapi ini mungkin hanya menunjukkan jumlah populasi yang besar di negara-negara yang menggunakan sistem ini.
Dalam metrik lain, monarki menunjukkan perbedaan yang signifikan---pembangunan keseluruhan yang tinggi disertai dengan ketimpangan pendapatan yang mencolok, terutama dalam rezim absolut. Skor IPM umumnya tetap tinggi untuk monarki konstitusional, bersama dengan monarki semi-konstitusional dan republik parlementer, tetapi menawarkan peluang parlemen yang sangat tidak stabil. Sebaliknya, junta militer dan pemerintahan provisional mencerminkan negara-negara yang kurang berkembang dengan skor IPM yang jauh lebih rendah.
Analisis ini menggarisbawahi hubungan kompleks antara sistem politik, kekuatan ekonomi, pembangunan sosial, dan kesetaraan pendapatan, yang mengungkapkan bahwa tidak ada satupun sistem politik yang memonopoli kesuksesan atau tantangan, dengan berbagai hasil yang diamati di seluruh spektrum. Hal ini menekankan perlunya evaluasi yang bernuansa dan disesuaikan dengan konteks yang spesifik ketika mempertimbangkan efektivitas model pemerintahan yang berbeda.
Pada akhirnya, tidak ada satu cetak biru untuk bentuk pemerintahan yang 'ideal', terutama di negara kompleks seperti Indonesia. Menentukan sistem yang paling tepat membutuhkan dialog nasional yang cermat dan panjang atau berdasarkan pengalaman dan sejarah nasional. Kondisi ini perlu melibatkan para ahli, tokoh politik, dan yang terpenting, rakyat Indonesia sendiri, untuk dapat menjawab banyak pertanyaan kunci dalam dialog
