Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) mengungkapkan, jumlah perokok anak usia 10-18 tahun terus mengalami peningakatan. Di tahun 2013 sebanyak 7,2 persen, namun di tahun 2019 menjadi 9,1 persen di tahun 2019.
Padahal, saat itu pemerintah menargetkan perokok anak harus turun menjadi 5,4 persen pada tahun 2019 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.
Namun, Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) justru memprediksi angka perokok anak akan mencapai 16 persen di tahun 2030, jika pemerintah tidak segera menanganinya.
Di sisi lain, Indonesia juga menjadi satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani Framework Convetion on Tobacco Control (FCTC) sebagai instrumen hukum internasional dalam mengatasi globalisasi epidemi tembakau serta merupakan perjanjian berbasis bukti yang menegaskan kembali hak semua orang atas standar kesehatan tertinggi.
Tahun 2016, Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan menolak menandatangani FCTC.
"Saya juga tidak ingin sekadar ikut-ikutan atau mengikuti tren atau karena sudah banyak negara yang sudah ikut sehingga kita juga latah ikut," kata Jokowi pada 16 Juni 2016.
Negara yang Berupaya Mencegah Kaum Muda Menyentuh Tembakau
Denmark telah mengumumkan rencana pelarangan penjualan rokok dan produk nikotin bagi setiap warga negara yang lahir setelah 2010. Langkah ini bertujuan mencegah generasi berikutnya menyentuh segala bentuk jenis tembakau.
Di bawah aturan itu, warga Denmark di bawah usia 18 tahun dilarang membeli tembakau atau rokok elektronik. Magnus menyebut, merokok menjadi penyebab utama kanker di negara itu dan menyebabkan 136.000 kematian per tahun. Namun demikian, Menteri Kesehatan Denmark, Magnus Heunicke tidak menampik, ada sekitar 31 persen orang berusia antara 15 hingga 29 tahun yang masih merokok.
Menurut survei Asosiasi Kanker Denmark, 64 persen responden mendukung rencana perlarangan penjualan rokok kepada mereka yang lahir setelah 2010. Dari jumlah itu, 67 persennya responden berusia 18-34 tahun.
