Isu darurat militer yang ramai di media sosial dinilai tidak berdasar dan hanya dibuat untuk memicu keresahan publik

Sejumlah narasi mengenai skenario darurat militer belakangan ini ramai disuarakan di media sosial seiring dengan aksi demonstrasi yang berujung rusuh di Jakarta dan beberapa daerah pada akhir Agustus 2025. Namun, tudingan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pemberlakuan darurat militer dinilai tidak berdasar dan hanya dibuat untuk memicu keresahan publik. Situasi nasional saat ini masih jauh dari kondisi yang layak disebut darurat militer, sehingga isu tersebut lebih tepat dipahami sebagai provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas dan merusak hubungan harmonis antara rakyat dan TNI.

Sejak era reformasi, TNI telah mengalami transformasi mendasar sebagai institusi pertahanan negara yang profesional, tunduk pada konstitusi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Perubahan ini menjadikan TNI salah satu lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, tuduhan bahwa TNI memiliki niat menciptakan darurat militer tidak hanya keliru, melainkan juga merupakan fitnah yang dapat merusak kepercayaan publik. Kehadiran isu semacam ini sejatinya harus segera dihentikan agar tidak terus berkembang menjadi opini menyesatkan di ruang publik.

Penting untuk dipahami bahwa pemberlakuan darurat militer hanya bisa dilakukan oleh Presiden dalam keadaan luar biasa, seperti halnya situasi perang atau ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Demonstrasi dan dinamika politik yang muncul belakangan ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menggiring opini seolah negara sedang berada di ambang perang. Aksi penolakan terhadap kebijakan tertentu, termasuk tunjangan perumahan DPR, masih berada dalam batas situasi kondusif meskipun diwarnai kericuhan di sejumlah titik. Karena itu, penyebaran narasi darurat militer sama sekali tidak relevan dengan kondisi riil yang ada.

Kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah bahkan tidak merata, melainkan terlokalisasi di titik-titik tertentu. Ada dugaan kuat bahwa situasi tersebut ditunggangi pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan kekacauan di luar kendali massa aksi. Mahasiswa yang turun ke jalan pun dilaporkan kebingungan dengan eskalasi yang terjadi, seolah ada skenario tersembunyi yang sengaja mendorong aksi menjadi rusuh. Hal ini menunjukkan bahwa isu darurat militer lebih merupakan hasil rekayasa narasi ketimbang refleksi objektif dari realitas lapangan.

Dalam kondisi seperti ini, peran generasi muda dan masyarakat luas sangat penting untuk menjadi penjernih informasi, bukan justru penyebar hoaks. Narasi yang mengaitkan TNI dengan skenario politik tertentu hanya bertujuan melemahkan soliditas bangsa dan memecah belah kepercayaan rakyat terhadap aparat negara. Karena itu, publik diimbau tetap tenang, cerdas membaca situasi, dan mendukung aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang sengaja menyebarkan isu provokatif. Negara tidak boleh kalah oleh provokasi, dan persatuan bangsa harus selalu dijaga dengan kesadaran bersama.