"Mencapai Indonesia Emas dengan Legacy yang Fundamental "

Oleh: Alex ManurungPublic Policy Enthusiast

Membaca Peta Jalan Indonesia Emas

Indonesia tengah bergerak menuju tahun 2045, satu abad kemerdekaannya. Visi besar Indonesia Emas bukan sekadar slogan, melainkan tujuan strategis untuk menjadi bangsa yang maju, adil, berdaulat, dan bermartabat. Namun, pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah kita benar-benar menyiapkan warisan (legacy) yang fundamental bagi generasi mendatang? Legacy bukan hanya proyek jangka pendek, melainkan fondasi politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang mampu menopang keberlangsungan bangsa lintas generasi.

Bagi saya, membangun legacy berarti meninggalkan tatanan yang kuat, bukan mewariskan tumpukan masalah. Maka, setiap kebijakan hari ini harus dilihat sebagai investasi bagi masa depan, bukan sekadar pencapaian sesaat.

Pendidikan sebagai Basis Sosial dan Budaya

Pendidikan adalah pintu masuk menuju kemajuan, sekaligus medium pembentukan identitas sosial dan budaya bangsa. Legacy fundamental dalam pendidikan tidak cukup berhenti pada pembangunan gedung atau revisi kurikulum yang silih berganti, tetapi harus mampu melahirkan manusia kritis, adaptif, dan berintegritas.

Dari aspek sosial, pendidikan yang inklusif akan mencegah lahirnya jurang antar kelas, sekaligus memupuk kohesi sosial di tengah masyarakat yang beragam. Dari aspek budaya, sekolah bukan sekadar tempat transfer ilmu, tetapi ruang untuk merawat nilai-nilai lokal, kearifan nusantara, serta mengintegrasikannya dengan peradaban global. Tanpa itu, bonus demografi hanya akan menjadi beban, bukan kekuatan.

Ekonomi Inklusif sebagai Pilar Kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berarti apa-apa bila hanya menguntungkan segelintir elite. Legacy fundamental harus menjamin akses ekonomi bagi semua kalangan. Bagi saya, ekonomi inklusif berarti membuka ruang yang sama bagi petani, nelayan, pekerja informal, UMKM, hingga industri modern untuk tumbuh bersama.

Di sinilah aspek politik-ekonomi berperan: kebijakan fiskal, regulasi investasi, hingga redistribusi sumber daya harus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan. Keadilan ekonomi akan menutup celah konflik sosial yang sering lahir dari rasa ketidakadilan. Ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil bukan sekadar jargon populis, melainkan strategi jangka panjang agar Indonesia memiliki daya tahan menghadapi dinamika global.

Tata Kelola Politik yang Bersih dan Berdaulat