Sampang - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program smart village atau desa cerdas yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2025.
Program ini menyerap dana desa dengan total anggaran sebesar Rp3,6 miliar, yang digunakan untuk pengadaan perangkat komputer dan aplikasi digital bagi 180 desa.
Anggota Komisi I DPRD Sampang, Abdus Salam, menegaskan pentingnya memastikan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis berupa pengadaan perangkat, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelolanya di tingkat desa.
"Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan perangkat tanpa menyentuh pada SDM perangkat desa yang akan mengelola program tersebut," ujar Salam, Rabu, 16 Juli 2025.
Alokasi Dana dan Mekanisme Program
Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap desa diwajibkan mengalokasikan dana sebesar Rp20 juta dari Dana Desa (DD) untuk mendukung program smart village.
Rinciannya, sebesar Rp15 juta dialokasikan untuk pengadaan perangkat komputer dan Rp5 juta untuk aplikasi pendukung sistem digitalisasi.
Program ini digagas sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
Namun, pelaksanaannya dinilai perlu mendapat pengawasan ketat agar tidak sekadar menjadi proyek administratif tanpa dampak signifikan bagi pelayanan publik di desa.
Sorotan terhadap Arah Pengadaan
Dalam pelaksanaannya, sejumlah laporan dari masyarakat menyebut bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang diduga mengarahkan desa-desa untuk melakukan pembelian perangkat dan aplikasi dari dua perusahaan tertentu, yakni PT Sahabat Digital Kreatif dan PT Digital Universal.
Abdus Salam mengingatkan bahwa kewenangan belanja berada di tangan desa. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa spesifikasi perangkat yang dibeli sesuai kebutuhan, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.