Dalam rentang waktu sebulan terakhir, kita disuguhkan oleh dua gerakan rakyat. Gerakan rakyat pertama terjadi di kabupaten Pati yang meminta agar Sudewo yang menjabat sebagai Bupati Pati untuk turun dari takhta sebagai kepala daerah. Biang dari gerakan rakyat di Pati karena kebijakan kenaikan pajak yang terbilang besar dan tak pro ekonomi rakyat.
Sudewo awalnya enggan untuk memenuhi tuntutan rakyat. Malahan, coba menantang rakyat. Rupanya, Sudewo salah mengkalkulasi kekuatan rakyat yang telah menempatkannya di kursi bupati. Pendek kisah, Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan Sudewo yang merupakan kader Partai Gerindra akhirnya memenuhi tuntutan rakyat.
Sudewo kalah dengan kekuatan rakyat. Tak sampai di situ, rakyat terus membuntuti Sudewo agar persoalan-persoalan yang mengitarinya perlu dicek oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, rakyat Pati menyeruhkan agar Sudewo dinyatakan sebagai tersangka.
Setelah kejadian gerakan rakyat yang terjadi di Kabupaten Pati, beberapa pekan kemudian kita pun berhadapan dengan gerakan rakyat yang memprotes anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebabnya, kenaikan tunjangan perumahan bagi para anggota DPR. Secara tak kebetulan, pengumunan kenaikan tunjangan tersebut diwarnai oleh aksi joget-joget anggota DPR setelah sidang berakhir.
Gerakan rakyat itu pun berujung pada kematian pegemudi ojek online, Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan polisi. Kematian Affan menyulut aksi gerakan rakyat di pelbagai daerah meminta keadilan dan menyeruhkan reformasi kepolisian. Selain anggota DPR yang menjadi sasaran, pihak kepolisian pun ikut menjadi kritik rakyat.
Dua aksi gerakan rakyat yang terjadi dalam satu bulan terakhir cukup menarik untuk disimak. Pada satu sisi, itu membahasakan bahwa dalam konteks negara demokrasi, kedaulatan rakyat tak boleh dipandang sebelah mata. Slogan bahwa pemimpin demokratis dipilih oleh, dari, dan untuk rakyat bukan sekadar slogan, tetapi itu benar-benar menyata lewat gerakan rakyat yang terjadi dalam satu bulan terakhir di Indonesia.
Gerakan rakyat ini pun menunjukkan wajah positif dari partisipasi rakyat dalam negara demokrasi. Dalam mana, kursi kepemimpinan bukanlah milik absolut dari para pemimpin yang terpilih lewat pemilihan umum (pemilu). Akan tetapi, itu hanyalah perpanjangan suara dari rakyat. Pendek kata, pemimpin di negara demokratis hanyalah instrumen rakyat untuk menyalurkan dan mewujudnyatkan aspirasi rakyat menjadi realitas.
Oleh sebab itu, sangat miris apabila kebijakan para pemimpin di negara demokratis berjalan terbalik dengan nasib rakyat. Rakyat sementara berkecimpung dalam kesusahan ekonomi yang tak pasti, para pemimpin malah melakukan keputusan/kebijakan tertentu seperti menaikkan tunjangan. Tentu saja, keputusan/kebijakan itu tak pro rakyat. Keputusan/kebijakan itu tak menunjukkan bela rasa para pemimpin kepada situasi rakyat.
Menjadi kian miris tatkala wakil rakyat berjoget ria di gedung parlemen yang dipandang "sakral" untuk konteks negara demokrasi. Entah apa intensi joget ria para wakil rakyat tersebut, tetapi pengumuman kenaikan tunjangan sudah melukai hari rakyat. Banyak yang hidup berkesusahan, tetapi kemudian wakil rakyat yang seyogianya berupaya menaikkan taraf hidup orang yang susah pada level yang lebih baik malah mengkhianati aspirasi rakyat.
Untuk itu, gerakan rakyat yang mengutuk dan coba membatalkan kenaikan tunjangan itu tidaklah salah. Itu adalah reaksi rakyat yang sudah berkesusahan pada wakilnya yang terlihat tampak baik-baik saja. Malahan, gerakan rakyat sangat dibutuhkan di tengah konteks negara demokrasi lantaran wajah kepemimpinan demokratis sebenarnya kepunyaan rakyat.