Kenapa Jokowi Gagal Mengendalikan Korupsi Indonesia?

Kasus OTT Direktur Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro, merobek kembali borok lama korupsi di BUMN. Buku "Mengurai Benang-benang Kusut BUMN," mendokuemntasikan daftar panjang Direktur Utama dan Direktur BUMN yang terjerat kasus korupsi sejak awal Era Reformasi hingga tahun 2017. Klik disini. Sumber utamanya serupa dengan kasus jual beli jabatan di instansi pemerintah seperti diuraikan diatas. BUMN kebal dari cambuk kejam malaikat pencabut nyawa. 

BUMN tidak terkecualikan Krakatau Steel banyak sekali mendapatkan kemudahan dan perlindungan pemerintah. Krakatau Steel (KS) mendapatkan perlindungan tarif bea masuk yang sangat tinggi untuk impor baja dan produk baja. Harga jual yang tinggi dan/atau tidak unggulnya kualitas produk KS tidak menyebabkan produknya tidak laku. Konsumen tetap saja membeli produk KS karena tidak ada produk substitusi yang di jual di Indonesia dengan harga yang lebih murah dan/atau kualitas serta pasokan yang lebih baik. 

BUMN termasuk juga KS menikmati jalur hijau pembelian dari proyek-proyek pemerintah. Ini belum cukup, jika masih tetap terancam bangkrut BUMN layak mendapat injeksi dana segar APBN yang dapat mencapai angka triliunan rupiah. 

Tak mengherankan jika banyak, atau, banyak sekali BUMN yang tidak berprilaku efisien dan inovatif. Tidak mengherankan jika banyak, atau, banyak sekali BUMN yang terjangkit korupsi dan/atau jual beli jabatan.

Pertanyaannya sekarang koq bisa lolos dari pantauan Jokowi? Koq bisa lolos dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)? Koq bisa lolos dari Kementerian BUMN? Posisi Jokowi disini, harap maklum, seperti Anak Berondong di Sarang Garong.

KORUPSI BUDAYA "LELUHUR" INDONESIA

Korupsi merupakan budaya Indonesia. Korupsi dianggap hal yang biasa dan bukan perbuatan yang tercela dan hina. Lihat, misalnya, "Lekatnya Budaya Korupsi di Indonesia," klik disini, atau, "Sampai Kapan Budaya Korupsi Dipertahankan" klik disini, atau, "Örientasitasi ...Budaya Korupsi..," klik disini, dan setumpuk yang lain Artikel Kompasianer terkait budaya korupsi.

Hal lain yang menarik adalah frasa "Halal Food lebih penting dari Rizki Halal." Di Indonesia, umumnya, orang lebih mementingkan makanan halal dibandingkan dengan pekerjaan atau uang halal!

Sosok Jokowi yang korupsi proof tidak cukup untuk membongkar dan menggali serta membuang budaya korupsi di Indonesia. Apa mungkin dapat dimaafkan kegagalan Jokowi untuk memenuhi janji kampanye pemerintahan yang bersi korupsi itu?