Telepon Mendadak Menkeu Purbaya ke DJP: Simbol Performa dan Tantangan Indonesia Saat Likuiditas Melimpah

Kondisi sosio-ekonomi Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gambaran yang penuh dinamika dan tantangan. Di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan tekanan global, pemerintah terus berjuang menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sorotan menarik datang dari tindakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang secara mendadak menelepon layanan Kring Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menanyakan soal Coretax, sistem administrasi perpajakan yang menjadi tulang punggung penerimaan negara. Aksi ini bukan sekadar performatif, melainkan mencerminkan urgensi pengawasan dan perbaikan tata kelola pajak di tengah kondisi ekonomi yang menuntut respons cepat dan tepat.

Secara makro, Indonesia menghadapi tantangan likuiditas yang melimpah di sektor perbankan. Suntikan dana pemerintah yang besar, mencapai ratusan triliun rupiah, bertujuan untuk mendorong perputaran ekonomi dan memperkuat sektor riil. Namun, realitasnya dana tersebut belum sepenuhnya tersalurkan secara optimal. Banyak dana justru mengendap di bank sentral atau perbankan tanpa berkontribusi signifikan pada peningkatan kredit produktif. Kondisi ini menimbulkan risiko ketidakseimbangan makroekonomi, termasuk potensi tekanan inflasi dan stagnasi pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Di sisi sosial, tekanan ekonomi yang berkepanjangan turut memicu ketidakpuasan masyarakat. Demonstrasi dan protes yang terjadi beberapa waktu terakhir menjadi sinyal bahwa kebijakan ekonomi harus lebih inklusif dan memperhatikan kesejahteraan rakyat secara langsung. Kesenjangan sosial dan daya beli yang belum membaik menjadi tantangan serius yang harus diatasi pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada angka makro, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Dalam konteks perpajakan, tax ratio Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar. Sistem Coretax yang baru diimplementasikan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pajak, sehingga penerimaan negara bisa lebih optimal. Namun, keluhan dan masalah dalam layanan publik DJP masih sering muncul, yang membuat Menteri Keuangan Purbaya mengambil langkah tak biasa dengan melakukan inspeksi mendadak melalui telepon ke Kring Pajak. Dalam panggilan tersebut, Purbaya menanyakan langsung soal Coretax dan mengungkapkan rasa frustrasinya karena merasa "dikibuli" oleh sistem yang seharusnya mendukung pengelolaan pajak secara efektif.

Tindakan ini sekaligus menjadi simbol performatif sekaligus nyata dari upaya pemerintah untuk mengawasi dan memperbaiki tata kelola perpajakan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan formal, tetapi juga melakukan pengecekan langsung untuk memastikan sistem berjalan sesuai harapan. Hal ini penting mengingat pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan sosial.

Sinergi antara kebijakan fiskal, perbankan, dan sektor riil menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan sosio-ekonomi saat ini. Pemerintah harus memastikan bahwa likuiditas yang melimpah dapat tersalurkan ke sektor produktif, sementara sistem perpajakan harus terus diperbaiki agar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Di sisi lain, perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengurangan ketimpangan sosial harus menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Secara keseluruhan, kondisi sosio-ekonomi Indonesia akhir-akhir ini menuntut kebijakan yang adaptif dan terintegrasi. Telepon mendadak Menteri Keuangan Purbaya ke DJP bukan hanya aksi simbolis, tetapi juga refleksi dari kebutuhan pengawasan ketat dan perbaikan tata kelola keuangan negara. Dengan langkah-langkah yang tepat dan sinergi yang kuat, Indonesia diharapkan mampu melewati tantangan ini dan melanjutkan perjalanan menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.