Pemaparan Visi-Misi Jokowi yang disiarkan di 5 Tv Swasta semalam (13 Januari 2019) menuai banyak kontroversi, hal ini dinilai melanggar peraturan KPU No. 23 tahun 2018 yang menyatakan bahwa kampanye di media massa hanya boleh dilakukan pada 21 hari menjelang akhir kampanye yakni pada 23 Maret 2019, karena berdasarkan pasal 1 UU No. 7/2017 mengatakan bahwa visi-misi termasuk bagian dari kampanye.
Jelas pada acara tersebut berjudul visi-misi Jokowi Ma'ruf, dan Jika dilihat dari pemaparannya, bukan hanya visi-misi yang dipaparkan namun juga pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur, terlihat dari awal Jokowi menjelaskan semua pembangunan yang diakuinya telah terselesaikan.
Jika tidak jeli memang terlihat prestasi pembangunan infrastruktur yang digencar oleh jokowi terdengar sangat mengesankan, namun jika ditelisik lebih dalam, maka ditemukan banyak program pembangunan lanjutan dari program rezim sebelumnya, semisal pembangunan Tol Trans Jawa yang telah dibangun sejak tahun 1978, namun pada laporan "pertanggungjawaban" tadi malam, terlihat kebanggaan Jokowi bahwa transportasi telah menuai keberhasilan khususnya Tol Trans Jawa, seakan Jokowi yang mencanangkan pembangunan tersebut, mulai dari perencanaan, pembebasan lahan hingga pengoperasiannya.
Seakan telah di setting sebelumnya, hadirin yang memberikan pertanyaan mengarahkan ke setiap lini pembangunan yang telah dilakukan oleh Jokowi, contohnya pemaparan tentang Dana Desa yang juga menjadi kebanggaan Jokowi yang mengucurkan 187T ke seluruh desa di Indonesia, namun sekali lagi, hal ini dapat mengecoh masyarakat yang tidak mengetahui asal usul dana desa tersebut.
Dana Desa yang dikucurkan Jokowi sebenarnya telah dicanangkan oleh Presiden sebelumnya yang bahkan nilainya lebih tinggi, dan sejarah juga mengutip bahwa peluncuran dana desa menggunakan APBN adalah salah satu program dari Prabowo pada tahun 2013, bukanlah ide dari Jokowi, namun karena telah menjadi salah satu aturan yang tertuang pada UU Desa (UU No. 6/2014), maka mau tidak mau dana tersebut harus diluncurkan, dan sekarang dibanggakan oleh Jokowi.
Kemudian pembangunan jalan, bendung, irigasi, pasar dan pengembangan UKM di desa-desa juga ia klaim sebagai prestasi, padahal kesemuanya bergantung pada Dana Desa yang diluncurkan diantaranya untuk membangun infrastruktur desa dan kesejahteraan masyarakatnya, Jokowi boleh berbangga jika Dana Desa adalah idenya, dan kita masih ingat bahwa pada debat capres 2014 Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa siapapun Presidennya maka dana desa harus diluncurkan karena itu amanat UU Desa.
Seakan membawa penonton untuk mengakui kinerja Jokowi dengan menayangkan VT pembangunan infrastruktur, namun masih pedih dalam ingatan bahwa anggaran yang digunakan adalah pinjaman dari dana haji dan BPJS kesehatan yang beberapa waktu lalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat, dimana pelayanan kesehatan yang semakin menurun, bahkan defisit BPJS hingga pencabutan kerjasama BPJS dengan beberapa rumah sakit dan puskesmas.
Selanjutnya pembangunan bandar udara, diantaranya bandara Ahmad Yani (Int/2004) dan Nop Goliat Dekai (2004) yang telah dibangun sebelumnya, namun hanya diadakan rehabilitasi dan penambahan gedung ataupun perluasan, bukan pembangunan bandar udara, kemudian bandar udara Letung/Anambas (juni 2013), Kertajati (2009) dan Morowali (2007) yang mulai dibangun pada pemerintahan SBY turut diakui oleh Jokowi, bahkan beberapa diantaranya menggunakan dana APBD dan Swasta.
Bahkan jika dilihat dari sejarah kepemimpinan SBY, boleh dikatakan bahwa. Keberhasilan pembangunan Infrastruktur adalah prestasi SBY berdasarkan perpres RI No. 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Masterplan inilah yang sedang berjalan, namun Rezim Jokowi lah yang membusungkan dada atas keberhasilan program MP3EI ini. Â
Bukankah percepatan pembangunan infrastruktur bukan merupakan program unggulan Jokowi 2014 lalu? Lalu kemanakah revolusi mental? Apakah Revolusi mental yang dulu menjadi slogan Jokowi telah menjadi sistem persekusi, ketimpangan hukum, hoax teriak hoax, gerbong partai terkorup selama 4 tahun terakhir?
