(3) Kesulitan yang dihadapi satker dalam melakukan realisasi sesuai dengan Halaman III DIPA adalah terlambat dalam mengumpulkan bukti untuk dilakukan GU dari bidang teknisnya sehingga belum bisa dilakukan realisasi pada saat itu juga.
Selain itu permasalahan lainnya yang menjadi kendala ialah (4) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang belum optimal, padahal KKP ini dimaksudkan untuk memepercepat realisasi belanja khususnya belanja barang dan belanja modal di bawah 50 juta rupiah, terutama jika belum sempat melakukan revolving UP tunai, (
5) Potensi masalah yang timbul akibat adanya refocusing anggaran adalah terlambatnya penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang bersifat multiyears dikarenakan ada refocusing anggaran tersebut dan (6) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) itu sendiri berpotensi menghambat realisasi anggaran baik secara langsung ataupun tidak langsung, terlebih lagi jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang tidak pasti.
Sehingga untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang terkait dengan realisasi belanja di Provinsi Gorontalo khususnya terhadap belanja modal dan belanja barang ialah perlu  mengambil langkah-langkah sebagai berikut :  (1) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo selalu melakukan koordinasi dan monitoring kepada satker-satker dibawahnya dalam rangka mempermudah pelaksanaan anggaran,Â
(2) Menghimbau kepada para satker untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi beberapa kendala realisasi belanja diantaranya pembebasan tanah agar segera disegerakan, mencari solusi dalam mensiasati perubahan cuaca khususnya dimusim penghujan ini, serta segera mengurus dan bersurat ke kantor pusat mereka agar juknis dari kementerian lembaga segera diterbitkan.
Disamping itu (3) Satker juga dihimbau untuk memanfaatkan keunggulan pembayaran cashless  melalui KKP yang dimiliki karena di Gorontalo tersebar banyak toko / merchant yang dapat melayani pembayaran belanja pemerintah melalui KKP. Selanjutnya (4) Pengelola keuangan satker perlu menyusun mitigasi risiko dan melaksanakan evaluasi progress capaian pekerjaan secara rutin dan yang terakhir
 (5) Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dan paling utama dengan pemerintah daerah Gorontalo terlebih lagi dimasa PPKM ini. Oleh sebab itu para kepala daerah, yakni Gubernur/Bupati/Walikota di Gorontalo diharapkan agar memberi support yang maksimal dalam rangka bersama-sama merealisasikan pekerjaan yang telah disiapkan anggarannya oleh pemerintah pusat.
Dengan demikian target realiasasi anggaran K/L pada triwulan berikutnya diharapkan dapat terpenuhi, baik secara menyeluruh ataupun untuk tiap jenis belanjanya. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kearah yang positif baik secara langsung ataupun tidak langsung di Provinsi Gorontalo ini.
Terima kasih semoga bermanfaat...
(saran dan kesimpulan merupakan opini pribadi)
Penulis: SARDI
Fungsional APN,
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
