Evaluasi Serapan Belanja APBN K/L Semester I 2021 di Provinsi Gorontalo

Pemerintah pusat secara resmi memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari level 1 hingga level 4 dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. 

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PPKM Level 1-3 Corona Virus Disease 2019, Provinsi Gorontalo termasuk dalam kategori PPKM level 3 kecuali untuk daerah Kabupaten Boalemo yang masuk dalam kategori PPKM level 2. 

Hal tersebut memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian dalam upaya mencapai target yang telah dicanangkan. Salah satu sektor perekonomian yang paling merasakan dampak PPKM ini adalah sektor komsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Dampak tersebut dapat semakin bertambah jika tidak adanya kepastian terkait dengan keberlanjutan PPKM ini kedepannya.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam upaya bertahan hidupnya perekonomian diberbagai sektor termasuk komsumsi rumah tangga adalah mendorong peningkatan belanja pemerintah pusat khususnya belanja Kementerian Lembaga (K/L). 

Berdasarkan data dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan  Provinsi Gorontalo, besaran pagu belanja APBN Kementerian Lembaga (K/L) di wilayah Provinsi Gorontalo sekitar Rp.4,1 triliun, yang terdiri dari belanja barang Rp1,58 triliun, belanja pegawai sebesar Rp1,42 triliun, belanja modal 1,10 triliun, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp6,23 miliar.

Dari besaran pagu anggaran tersebut,  sampai dengan semester I tahun 2021 realisasi belanja K/L telah mencapai  1,71 triliun atau 41,72% dari pagu belanja K/L. Hal tersebut berarti target serapan anggaran 40 % dapat tercapai dan terdapat sedikit kenaikan progress realisasi  0,13% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu 41,59%, dan jika dibandingkan dengan realisasi nasional yang  sebesar 40,74%, capaian di Provinsi Gorontalo masih sedikit lebih tinggi. 

Kenaikan ini disebabkan serapan pada seluruh jenis belanja yang tumbuh positif, kecuali oleh Belanja Modal yang mengalami kontraksi.

Per 30 Juni 2021 Realisasi Belanja Pegawai mendapatkan persentase terbesar yakni sebesar 55,40% dari alokasi pagu, naik 10,21 %  (yoy) dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 45,19%. Selanjutnya realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar 47,60% dari alokasi pagu, naik 11,16 %  (yoy) dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 36,43%. Adapun Belanja Barang yang sebesar 38,25% mengalami peningkatan sebesar 7,52% (yoy) jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sebesar 30,86%, dan sedikit dibawah target realisasi sebesar 40%. 

Sedangkan Realisasi Belanja Modal baru mencapai 28,79 % dari alokasi pagu, terkontraksi -25,46 % (yoy) dibandingkan tahun 2020. Realisasi Belanja Modal di Gorontalo ini juga sedikit lebih rendah dari Realisasi Belanja Modal secara Nasional yang telah mencapai 29,03 persen.

Capaian realisasi anggaran pada K/L tersebut bukannya tanpa kendala dan hambatan dalam mencapainya. Beberapa permasalahan dan kendala utama yang dapat dideteksi antara lain sebagai berikut : 

(1) Belanja Modal belum dapat dilakukan karena ketersediaan barang dan jasa yang terbatas, satker yang belum memiliki panitia pengadaan, pelaksanaan lelang yang lama sehingga menyebabkan keterlambatan realisasi anggaran, (2) Kendala lainnya yang menjadi hambatan ialah  proses pembebasan tanah yang belum selesai, faktor cuaca yang mulai memasuki musim penghujan, juknis dari kementerian lembaga yang diterbitkan terlambat, serta kendala-kendala lainnya, dan 

(3) Kesulitan yang dihadapi satker dalam melakukan realisasi sesuai dengan Halaman III DIPA adalah terlambat dalam mengumpulkan bukti untuk dilakukan GU dari bidang teknisnya sehingga belum bisa dilakukan realisasi pada saat itu juga.

Selain itu permasalahan lainnya yang menjadi kendala ialah (4) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang belum optimal, padahal KKP ini dimaksudkan untuk memepercepat realisasi belanja khususnya belanja barang dan belanja modal di bawah 50 juta rupiah, terutama jika belum sempat melakukan revolving UP tunai, (

5) Potensi masalah yang timbul akibat adanya refocusing anggaran adalah terlambatnya penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang bersifat multiyears dikarenakan ada refocusing anggaran tersebut dan (6) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) itu sendiri berpotensi menghambat realisasi anggaran baik secara langsung ataupun tidak langsung, terlebih lagi jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang tidak pasti.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang terkait dengan realisasi belanja di Provinsi Gorontalo khususnya terhadap belanja modal dan belanja barang ialah perlu  mengambil langkah-langkah sebagai berikut :  (1) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo selalu melakukan koordinasi dan monitoring kepada satker-satker dibawahnya dalam rangka mempermudah pelaksanaan anggaran, 

(2) Menghimbau kepada para satker untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi beberapa kendala realisasi belanja diantaranya pembebasan tanah agar segera disegerakan, mencari solusi dalam mensiasati perubahan cuaca khususnya dimusim penghujan ini, serta segera mengurus dan bersurat ke kantor pusat mereka agar juknis dari kementerian lembaga segera diterbitkan.

Disamping itu (3) Satker juga dihimbau untuk memanfaatkan keunggulan pembayaran cashless  melalui KKP yang dimiliki karena di Gorontalo tersebar banyak toko / merchant yang dapat melayani pembayaran belanja pemerintah melalui KKP. Selanjutnya (4) Pengelola keuangan satker perlu menyusun mitigasi risiko dan melaksanakan evaluasi progress capaian pekerjaan secara rutin dan yang terakhir

 (5) Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dan paling utama dengan pemerintah daerah Gorontalo terlebih lagi dimasa PPKM ini. Oleh sebab itu para kepala daerah, yakni Gubernur/Bupati/Walikota di Gorontalo diharapkan agar memberi support yang maksimal dalam rangka bersama-sama merealisasikan pekerjaan yang telah disiapkan anggarannya oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian target realiasasi anggaran K/L pada triwulan berikutnya diharapkan dapat terpenuhi, baik secara menyeluruh ataupun untuk tiap jenis belanjanya. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kearah yang positif baik secara langsung ataupun tidak langsung di Provinsi Gorontalo ini.

Terima kasih semoga bermanfaat...

(saran dan kesimpulan merupakan opini pribadi)

Penulis: SARDI

Fungsional APN,

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo