Inilah problematikanya Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kedepan. Yang dihadapi adalah politisi yang berpikir masih sangat Chauvanistik, lisannya berkata berpikir untuk kepentingan Bangsa dan negara, tapi tindakannya lebih mendahulukan kepentingan politik partai.
Ancaman dari internal Partai koalisi ini akan sangat mempengaruhi posisi Jokowi dalam menyusun Kabinet. Megawati yang nota bene katanya seorang negarawan, masih menempatkan Jokowi sebagai "petugas Partai", bukanlah Jokowi sebagai Presiden yang memiliki hak Prerogatif.
Untuk menentukan siapa yang layak menjadi Ketua MPR saja peranan Megawati masih begitu dominan, begitu juga dalam menentukan posisi Menteri yang mengisi Kabinet Kerja II Jokowi-Ma'ruf.
Harusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi, kalau saja semua berpikir untuk kepentingan Bangsa dan negara. Persoalannya, politisi Kita memang belum dewasa dalam berpolitik, kepentingan pribadi masih diatas kepentingan Bangsa dan negara.
Rencana Jokowi menerbitkan Perppu KPK pun mendapat penolakan keras dari Partai koalisi pendukungnya, ini juga akan menjadi ancaman serius bagi soliditas dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf kedepan.
Ancaman dari luar
Ini adalah ancaman yang tidak main-main, ini ancaman penggulingan kekuasaan, dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berbagai kebijakan Jokowi.
Gerakan secara masif yang dilakukan kaum radikalis pengusung khilafah, sangat terstruktur, dan terorganisir. Gerakan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang tidak menginginkan Jokowi berkuasa.
Para penyandang dana gerakan ini adalah kelompok yang sanggup menghabiskan uangnya asal Jokowi tidak berkuasa. Kaum radikalis ini dijadikan proxy untuk menumbangkan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Gerakan ini tidak akan berhenti sampai tujuannya terlaksana. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk menggoyang Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Tujuannya cuma satu, agar Jokowi tidak lagi berkuasa.
Penolakan terhadap Revisi UU KPK dari masyarakat, penggiat anti korupsi, dan juga dari mahasiswa, tidak bisa dianggap enteng. Ini pun bisa menjadi ancaman terhadap kelangsungan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Merapatnya Prabowo dan Partai Gerindra ke Pemerintah, tidak berarti negara ini akan damai. Persoalan sesungguhnya bukanlah ada pada Partai Gerindra dan Prabowo.
