Mencegah korupsi itu mencari akar permasalahan penyebabnya korupsi. Apa lagi menyangkut korupsi seorang kepala daerah, karena perbuatan tersebut sangat bersifat kolektif. Hampir rerata kepala daerah yang tersangkut korupsi, karena berkaitan dengan perilaku anggota legislatif butuh uang ketok palu.
Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), selalu diwarna tarik menarik antara DPRD dan Pemerintah Daerah, sehingga untuk memuluskan pengesahan tersebut, maka terjadilah transaksi ketok palu. Memang tidak semua kepala daerah mau melakukan itu, tapi tidak sedikit yang terjebak dalam transaksi tersebut.
Illustrasi diatas adalah salah satu sebab terjadinya korupsi bagi seorang kepala daerah. Peluang korupsi lainnya terjadi dari transaksi komisi proyek, sebagai pemegang kebijakan, jelas seorang kepala daerah mudah terjebak oleh para kontraktor penerima proyek.
Tidak ada makan siang gratis, ada proyek pastinya ada fee bagi pemegang kebijakan proyek. Ini sudah menjadi Rahasia umum, semua masyarakat juga tahu permainan tersebut. Seorang kepala daerah sangat besar peluangnya untuk terjebak dalam transaksi seperti itu, tinggal persoalan mental secara personal, apakah mau terlibat, atau tetap berpegang pada Amanah.
Seorang Zumi Zola, Gubernur Jambi non aktif, bukanlah terlahir dari keluarga miskin. Ayahnya mantan Gubernur Jambi selama dua Periode, sementara kakeknya adalah penguasa bisnis pemasok Sembilan bahan pokok untuk Propinsi Jambi dan sekitarnya. Usaha itu sudah dijalankan secara turun temurun.
Setiap Tahun dibulan Ramadhan, dirumah kakeknya antri penduduk yang menerima bingkisan Ramadhan. Itu sejak kakeknya masih hidup sampai sekarang Setelah kakeknya almarhum. Bukanlah Karena gajinya kurang sebagai Gubernur, sehingga dia terjerat kasus korupsi, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak bisa dia hindari.
Sehingga dia terjebak dalam kasus suap terhadap anggota DPRD, dan kasus gratifikasi. Jadi soal kecilnya gaji seorang kepala daerah, tidak bisa dijadikan indikator terjadinya kasus korupsi, tapi lebih kepada sikap mental kepala daerah, juga bejatnya mental anggota Legislatif, dan kontraktor penerima proyek.
Pencegahannya, harus dipersempit peluang untuk terjadinya kasus tersebut. Perbaiki kinerja anggota Legislatif, dan itu adalah tanggung jawab masyarakat dan Partai Politik. Partai Politik Juga punya andil dalam terjadinya kasus korupsi, tidak sedikit Partai Politik yang mewajibkan bagi kadernya untuk memberi upeti bagi Partai dan petinggi Partai.
