Menurutnya, framing seperti ini berbahaya karena bisa mematikan ruang demokrasi. Alih-alih mendengar aspirasi rakyat, pemerintah justru memilih untuk mencurigai warganya sendiri.
Rokok dan Gula Asing Boleh, Suara Rakyat Tidak?
Ironisnya, kritik juga muncul karena pemerintah di saat yang sama membuka pintu investasi asing untuk rumah sakit dan kampus elite, namun alergi dengan protes warga. Meme-meme sarkastik bermunculan di media sosial: "Kalau rumah sakit asing boleh, kenapa suara rakyat dibilang antek asing?"
Pernyataan Presiden yang menyebut gerakan ini sengaja memunculkan rasa pesimis juga menuai kritik. "Yang bikin rakyat pesimis justru ketika suara mereka tidak pernah didengar," tulis seorang pengguna X (Twitter).
Harus Apa Supaya Didengar?
Pertanyaan besar kemudian muncul: apa lagi yang harus dilakukan masyarakat supaya didengar pemerintah tanpa dicurigai terus-menerus?
Selama ini, para demonstran sudah:
- Menggelar aksi damai tanpa rusuh.
- Membawa logistik sendiri dan transparan soal dana.
- Menjaga ketertiban dengan relawan medis dan bantuan komunitas.
Namun, semua itu tidak cukup untuk menghapus kecurigaan. Pemerintah masih melihat gerakan seperti ini sebagai ancaman, alih-alih peluang dialog.
Warga Bergerak Bukan Karena Bayaran
Gerakan Indonesia Gelap dan #KaburAjaDulu bukanlah soal siapa yang membayar, tapi soal keresahan warga terhadap arah bangsa. Tuduhan adanya koruptor di balik demo justru terasa kontradiktif---mungkinkah mereka yang serakah mau "bagi-bagi" dana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat?
Jika aspirasi warga terus-menerus dicurigai, lalu kapan ruang demokrasi bisa terwujud? Ataukah rakyat harus terus "kabur dulu" untuk menyelamatkan diri?
