Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa aksi demonstrasi Indonesia Gelap dan tagar viral #KaburAjaDulu didanai oleh koruptor memantik perdebatan sengit di ruang publik. "Ada pihak-pihak yang memanfaatkan momen ini, termasuk koruptor yang ingin membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada negara," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat lalu.
Tuduhan itu langsung memicu reaksi keras, terutama dari kalangan masyarakat sipil, aktivis HAM, hingga pengamat politik. Banyak yang mempertanyakan: koruptor yang mana? Benarkah para penjarah uang rakyat itu tiba-tiba peduli mendanai gerakan protes yang sejatinya menuntut transparansi dan akuntabilitas negara? Atau tudingan ini justru cara membungkam suara-suara kritis?
Gerakan Organik yang Berakar dari Warga
Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Aksi Indonesia Gelap dan #KaburAjaDulu lahir dari keresahan organik masyarakat sipil.
Menurut riset terbaru ARC UI dan PolGov UGM (2025), mayoritas peserta aksi adalah anak muda, terutama pelajar kelas menengah, mahasiswa, dan pekerja urban. Mereka turun ke jalan karena gerah dengan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, mulai dari akses kesehatan, pendidikan, hingga isu lingkungan.
Aksi-aksi ini dikomandoi secara horizontal, tanpa tokoh sentral, dan berkembang melalui ajakan di media sosial. Mereka yang hadir adalah orang-orang biasa: pegawai swasta, pekerja agensi kreatif, mantan jurnalis, bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diam-diam ikut menyuarakan aspirasi.
Komunitas seperti NCTzen Humanity---penggemar K-Pop---bahkan ikut terlibat dengan menyediakan ambulans dan logistik makanan untuk para demonstran. Sementara itu, kelompok Suara Ibu Indonesia menyumbang konsumsi demi memastikan aksi berlangsung damai dan tertib.
"Kalau gerakan ini dibiayai koruptor, kenapa banyak warga yang patungan logistik sendiri? Kita bahkan harus rogoh kocek pribadi untuk beli masker dan air mineral," ujar Laila, seorang pekerja kantoran yang ikut aksi di Jakarta.
Pernyataan yang Dinilai Tak Kredibel
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut tuduhan Prabowo tidak kredibel. "Ini tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Jika ada bukti, tunjukkan siapa koruptornya dan bagaimana mereka mendanai gerakan ini. Jangan sampai pernyataan seperti ini jadi alat untuk mendiskreditkan masyarakat sipil," tegasnya.
