Mohon tunggu...
Ahmad Ricky Perdana
Ahmad Ricky Perdana Mohon Tunggu... Wiraswasta - gemar travelling, fotografi dan menulis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

seringkali mengabadikan segala hal dalam bentuk foto dan tulisan

Selanjutnya

Tutup

Politik

Cerdaslah, Jangan Termakan Provokasi Isu Pembatalan Haji

13 Juni 2021   08:04 Diperbarui: 13 Juni 2021   08:09 169
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Entah apa yang salah di masyarakat kita. Agama yang semestinya bisa menyatukan semua kepentingan, seringkali dijadikan alasan untuk saling membenci. Berbeda agama semestinya menjadi hal yang lumrah, bagi sebagian orang terkadang masih menjadi persoalan. Bahkan diskriminasi karena persoalan agama ini, terkadang masih saja terjadi. Maraknya provokasi dengan sentimen agama ini, sengaja dimunculkan oleh kelompok intoleran, untuk membuat toleransi yang ada di negeri ini terganggu.

Dulu, sentimen yang dimunculkan adalah kafir dan tidak kafir, muslim dan non muslim. Mayoritasi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, harus ditindaklanjuti dengan sistem pemerintahan yang islami. Pola yang semacam ini memang seringkali dimunculkan oleh kelompok radikal, untuk menyerang pemerintah. Hal ini juga mereka gunakan untuk menyebarkan propaganda radikalisme.

Belakangan, kebijakan pembatalan haji oleh pemerintah Indonesia juga dipersoal. Meski pemerintah sudah memberikan penjelasan yang jelas, ada saja pihak-pihak yang terus mereduksi isu yang berkembang, dan dibelokkan menjadi isu yang menyerang pemerintah. Pemerintah Indonesia dianggap tidak bisa melakukan lobi ke Arab Saudi untuk memberikan kuota haji. Pemerintah juga dianggap tidak berpihak. Bahkan, dana Jemaah haji juga ada yang menuduh digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Tuduhan-tuduhan tersebut jelas tidak berdasar. Semua orang bisa melakukan cek dan ricek. Apalagi di era kemajuan teknologi ini, segala hal bisa diakses, termasuk laporan keuangan dan instrumen investasi yang digunakan. Karena itulah, jangan mudah termakan provokasi terkait isu pembatalan haji. Mari perkuat literasi. Tidak hanya Indonesia yang belum boleh masuk Arab Saudi. Malaysia, Brunei yang juga banyak penduduk muslimnya, juga belum boleh masuk.

Pemerintah Arab Saudi tentu punya pertimbangan tersendiri terkait pelarangan masuknya WNA. Setiap negara tentu punya kebijakan masing-masing, untuk mengendalikan penyebaran kasus covid-19. Indonesia sendiri, saat ini juga sedang melakukan pelarangan warga negara asing masuk ke Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mencegah penyebaran covid yang bisa saja dibawa oleh wisatawan. Hanya warga negara asing tertentu, yang boleh masuk Indonesia, setelah melewati berbagai prosedur yang ditetapkan. Sama halnya dengan pemerintah Arab Saudi, tentu ada pertimbangan tersendiri kenapa sampai sekarang masih belum memberikan izin bagi Indonesia untuk masuk.

Di era milenial ini, masyarakat harus cerdas dalam menyikapi setiap informasi yang berkembang. Jangan begitu saja percaya. Juga jangan mudah marah terkait hal yang berhubungan dengan agama. Ingat, agama apapun yang ada di negeri ini, tidak ada satupun yang mengajarkan untuk saling membenci, mencaci, apalagi melakukan perilaku yang mengandung intoleransi.

Mari saling sinergi. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik juga harus saling jaga. Jangan mengeluarkan pernyataan yang membingungkan. Begitu juga dengan pemerintah, harus terus mengedepankan kepentingan umat, agar kesejahteraan dan keadilan sosial bisa tercipta bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang, mari kita konsentransi untuk menerapkan protokol kesehatan, agar penyebaran covid bisa terkendali. Pemerintah diharapkan juga terus mengupayakan vaksin, agar herd immunity bisa segera diwujudkan. Salam.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun