DPR: Dewan Perwakilan atau Dewan Pemeras?

Dewan Perwakilan Rakyat-nama yang indah, penuh makna, seolah-olah merepresentasikan suara sejati rakyat. Namun, di telinga banyak orang, singkatan itu sudah lama bergeser makna: bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan Dewan Pemeras Rakyat.

Janji Manis di Pemilu, Pahit di Parlemen

Setiap lima tahun sekali, rakyat menjadi bintang utama. Politisi turun ke jalan, menyapa warga, berbagi sembako, hingga berpidato penuh semangat tentang kesejahteraan. Janji-janji manis bertebaran bak permen saat kampanye. Rakyat pun percaya, bahwa suara mereka akan benar-benar diperjuangkan di gedung parlemen.

Baca juga: Kuliah Itu Baru 10%: Belajar Sejati Ada di Luar Kelas

Namun, setelah kursi empuk diduduki, janji itu kerap menguap bersama angin pendingin ruangan di ruang rapat. Rakyat kembali ke rutinitas penuh perjuangan, sementara wakilnya sibuk dengan rapat-rapat yang lebih sering kosong ketimbang terisi.

Dari Wakil Jadi "Bos"

Ironi terbesar DPR adalah ketika "wakil"berubah posisi menjadi "bos." Alih-alih mendengar rakyat, banyak dari mereka lebih senang memberi kuliah panjang soal apa yang rakyat butuhkan, padahal rakyat sendiri tidak pernah dimintai pendapat.

Ketika harga kebutuhan pokok melambung, rakyat tercekik. DPR? Sibuk berdebat soal proyek besar dan pasal-pasal kontroversial. Ketika rakyat menolah UU yang merugikan, DPR justru mempercepat ketok palu. Seolah-olah kursi kekuasaan memberi mereka hak untuk menjadi lebih tahu daripada suara rakyat yang mereka wakili.

Baca juga: Polemik Rencana Pemblokiran Roblox di Indonesia: Antara Perlindungan Anak dan Kreativitas Digital

Tunjangan Naik, Kepercayaan Turun

Baca juga: Pagelaran Seni Reog "Singo Madiro" Meriahkan HUT ke-80 RI di Desa Sempu

Salah satu "prestasi" DPR yang selalu konsisten adalah memperjuangkan hak-hak mereka sendiri: tunjangan, fasilitas, dan gaji yang terus naik. Ironisnya, semua itu dibiayai oleh pajak rakyat yang setiap hari bekerja keras demi sesuap nasi.

Lalu bagaimana dengan pendidikan gratis, kesehatan murah, atau lapangan kerja yang layak? Itu entah ada di halaman ke berapa dari prioritas DPR. Yang jelas, gedung parlemen tetap megah, fasilitas tetap mewah, sementara rakyat diminta untuk terus bersabar.