Wujudkan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas, Mungkinkah?

Memang minimnya serapan pasar tenaga kerja terhadap penyandang disabilitas sudah lama jadi perhatian khusus di pemerintahan Presiden Jokowi ini. Slow but Sure, kesejahteraan para penyandang disabilitas mulai dipulihkan.

Bukti nyatanya, pertama memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pendidikan untuk penyandang disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusi dan pendidikan khusus. 

Mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya. Memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan. Sumber di sini...

Kedua, mengkampanyekan kebijakan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah pun terus diperkuat dalam melakukan percepatan pelayanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Hal paling menarik tentunya kebijakan ekonomi inklusif ini.

Bagaimana tak menarik? Jika mendengar kata inklusif, maka terbersit adalah keterbukaan menerima kaum difabel, menghargai mereka, toleransi untuk tak bersikap apatis. 

Sementara ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas, dapat diartikan bahwa stakeholder didorong untuk terus mengikutsertakan dan memberdayakan penyandang disabilitas dalam upaya pembangunan perekonomian tanah air.

Menjadi Pekerja Kebun, Pilihan bagi kaum disabilitas, mereka butuh pekerjaan untuk masa depan mereka. dokpri

"Presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk bekerja membangun masyarakat yang inklusif dan mendukung penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan mereka secara mandiri. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan masyarakat dilaksanakan secara inklusif, berkeadilan, dan sejahtera," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, pada acara Kampanye G20 dengan bertemakan Mendorong keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas di Jakarta, seperti dikutip dari sumber berikut.

Ketiga, dengan semangat "Recover Together, Recover Stronger" Indonesia ingin membuktikan pelan tapi pasti memulihkan kesejahteraan penyandang disabilitas usai pagebluk Covid-19 yang menyerang dunia dua tahun terakhir. Terbukti di tahun 2021, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melaporkan, sebanyak 1.271 penyandang disabilitas telah bekerja di 72 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta 4.554 lainnya juga terserap di 588 perusahaan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah. Hal ini terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan rasio penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta.

Keempat, Bank Indonesia harus berperan aktif memberikan pelatihan bagi para penyandang disabilitas di negeri ini untuk dapat berusaha mandiri, dan mendorong para penyandang disabilitas untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia. Adalah tugas Bank Indonesia juga untuk melakukan program transformasi digital dalam upaya menginklusikan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan, termasuk para kaum disabilitas.

Presidensi Indonesia 2022 sendiri, merupakan forum internasional yang diselenggarakan oleh G20, sebagai organisasi yang menjadi representasi dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia, yang aktif dalam pengentasan isu perekonomian dan sosial, terhadap negara-negara miskin dunia.

Terdapat empat isu prioritas diusulkan Indonesia pada pertemuan Kelompok Kerja G20 Bidang Ketenagakerjaan untuk Presidensi G20 alias G20 Employment Working Group (EWG) di Jakarta, Kamis (9/12/2021), yakni penciptaan lapangan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja, pasar tenaga kerja inklusif dan kuota kerja bagi penyandang disabilitas, pengembangan kapasitas manusia untuk pertumbuhan produktivitas berkelanjutan, serta perlindungan tenaga kerja adaptif terhadap perubahan dunia.