"Tingkat literasi keuangan di Indonesia termasuk yang tertinggal dibanding negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura 90 persen, Malaysia 80 persen, Thailand 70 persen sedangkan Indonesia masih sekitar 20 persen saja," Pernyataan pak Jokowi di acara Indonesia Fintech Festival & Conference (IFF) 2016, di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten Selasa (30/8/2016).
Pendidikan literasi keuangan sangat dibutuhkan untuk mendidik generasi millenial sejak dini agar sadar akan pentingnya bagaimana cara mengelola keuangan secara bijak dan sesuai kebutuhan. Literasi keuangan telah menjadi program pemerintah yang telah didukung oleh semua pihak, baik itu oleh perbankan nasional, OJK, Kadin, hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
Literasi keuangan, salah satu dari enam literasi dasar yang sudah harus diajarkan dan dikenalkan sejak dini kepada seluruh anak Indonesia. Menurut OJK, literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik.
Literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate, yaitu hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan atau bahkan not literate, menjadi well literate, yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
Literasi keuangan juga bertujuan meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan di era kekinian sehingga bisa berperan menjaga stabilitas keuangan nasional kita. Sejarah kelam krisis keuangan pernah menghantui Republik ini, dimana di tahun 1998 kita mengalami keterpurukan krisis moneter akibat pemerintah pada saat itu tidak dapat membendung perubahan perekonomian. Krisis keuangan masa itu ditenggarai terjadi karena belum diterapkannya kebijakan makroprudensial yang efektif  di negara maju, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan   dinamika di sektor keuangan yang bersumber dari interaksi  antara makro ekonomi dengan mikro ekonomi.
Di Indonesia sendiri, pendekatan makroprudensial sudah dijalankan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi akibat krisis keuangan Asia tahun 1997/1998. Pengalaman krisis  tersebut sesungguhnya telah memberikan pelajaran yang berharga, sehingga pada saat krisis keuangan global tahun 2007/2008 yang dipicu oleh kegagalan produk subprime mortgage di Amerika Serikat, Bank Indonesia dengan kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial yang dimilikinya sudah lebih siap dengan berbagai langkah yang dapat menahan pemburukan kondisi ekonomi dan sistem keuangan di dalam negeri.
Selanjutnya dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Â Â fungsi mikroprudensial yang terkait dengan kesehatan, kinerja, dan kelangsungan usaha individual bank dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013, sementara Bank Indonesia diamanatkan untuk tetap menjalankan fungsi makroprudensial.
Lantas apa itu kebijakan makroprudential sebagai salah satu pengenalan literasi keuangan yang harus diketahui semua pihak, tanpa terkecuali oleh generasi millenial?
Kebijakan makroprudensial baru populer pascakrisis keuangan global (global financial crisis, GFC) yang terjadi pada tahun 2008. Krisis yang dipicu permasalahan subprime mortgage di sektor keuangan ini tak hanya mengakibatkan penurunan kinerja sektor keuangan, namun juga berdampak negatif pada memburuknya perekonomian dunia. Keterkaitan hubungan, atau hubungan sebab akibat (feedback loop), antara sektor keuangan dengan sektor riil mengakibatkan biaya krisis menjadi tinggi dengan waktu pemulihan yang tidak singkat. Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia melalui dua pendekatan, yaitu mikroprudensial dan makroprudensial (BI, 2007).
Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2000, Bank Indonesia telah memperhatikan aspek makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran Bank Indonesia di bidang makroprudensial tertuang dalam UndangUndang (UU) Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejalan dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank (mikroprudensial) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
