Fatwa MK ini bermasalah karena  dikeluarkan  sebelum --seolah memburu waktu-- batas pendaftaran capre/cawapres tanggal 25 Oktober 2023. Fakta bahwa MK juga diketuai oleh Anwar Usman yang tidak lain adalah adik ipar Presiden Jokowi atau pamannya Gibran, memperkuat dugaan adanya abuse of power di balik tafsir batas usia capres/cawapres yang dipublikasikannya.
Gibran yang tadinya tidak  mungkin masuk bursa pilpres karena belum 40 tahun, tiba-tiba dalam hitungan hari dideklarasikan jadi cawapres. Posisinya yang baru sekitar 2 tahun menjabat walikota lantas menjadi legitimasi keikutsertaannya dalam pilpres.
Sempritan pakar hukum dan akademisi dikesampingkan begitu saja, apalagi suara warga dan mahasiswa. Tafsir MK yang bermasalah dan polemik pengunduran waktu penerapan --agar berlaku setidaknya dalam Pilpres 2029-- kemudian tenggelam. Sejumlah tokoh kunci seolah terbawa arus wacana deklarasi cawapres Gibran dan tidak mempersoalkan lagi.
Pro kontra keabsahan tafsir batas usiaÂ
Mahfud MD sebagai Menkopolhukam awalnya mengatakan bahwa MK salah, tetapi di sisi lain berpendapat bahwa keputusan tersebut harus diterima. Mantan ketua MK ini posisinya sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Seharusnya Menkopolhukam mundur dari posisinya sebagai cawapres setelah nyata bahwa tafsir batas usia MK yang problematik itu diterapkan dalam pilpres ini..
Pakar Hukum Ketatanegaraan Yusril Ihza juga menerima pencalonan Gibran dan bersedia melindunginya dari  segi hukum. Yusril dalam kapasitasnya  sebagai Ketum PBB, saat ini tergabung bersama Koalisi Indonesia Maju  pimpinan Prabowo. Yusril sebelumnya mengatakan bahwa soal batas usia capres/cawapres adalah wilayah pembuat undang-undang yaitu DPR dan Presiden.
Yusril Ihza kepada Jokowi, (CNN, 17/10/2023):
"Pak ini (batas usia capres/cawapres) open legal policy yang tidak bisa dicampuri MK. Mengenai jumlah, umur, itu kan di pembuat Undang-Undang."
Yusril Ihza kemudian, (Republika, 21/10/2023):
"Kami (PBB) mengatakan bahwa saya akan membantu hal-hal terkait dengan masalah-masalah hukum selama, baik pada masa pendaftaran ini maupun pada masa kampanye nanti, maupun nanti sekiranya terpilih."
Demikian pula tokoh-tokoh lainnya yang kebanyakan kini telah menjadi kader partai. Suara mereka adalah suara partai, padahal banyak di antaranya adalah anggota DPR yang harus turut menjaga konstitusi. Posisi DPR sebagai legislatif gagal mengimbangi adanya dugaan kolusi terlarang antara eksekutif (presiden) dan judikatif (MK).
Usman Hamid, deklarator Maklumat Juanda:
"Sulit disangkal bahwa politik pencalonan Gibran dengan Prabowo adalah politik kolusi dan nepotisme. Ini semakin menambah mundur agenda reformasi dan demokrasi yang tidak mudah kita tegakkan selama 25 tahun."
Saat ini suara oposisi yang masih  terkordinasi mempertanyakan MK adalah kelompok pencetus Maklumat Juanda. Juru bicara sekaligus deklarator Maklumat Juanda, Usman Hamid, tegas mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo adalah praktik kolusi dan nepotisme. Ia menyoroti juga pemusatan kekuasaan yang dipegang Jokowi mencederai demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi (Kompas.com, 22/10/2023).
Seandainya bukan tentang Gibran
Pilpres 2024 tidak krusial seandainya yang masuk bursa pilpres bukan Gibran bin Joko Widodo; juga seandainya Ketua MK bukan Anwar Usman, pamannya. Letak simpul masalah ini yang perlu dipahami Gibran. Ia tidak bisa mengelak dengan pembelaan bahwa kepala daerah U-40 bukan hanya dirinya saja. Ia juga tidak seharusnya berpura-pura menghanyutkan diri dalam aliran arus yang sudah pasti ia ketahui ujungnya yaitu posisi cawapres.
