GCG dan Peran OJK pada Koperasi Simpan Pinjam Mencegah "Perampokan" Dana Anggota

"Shadow Banking" umumnya dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

1. Mempersiapkan institusinya agar dikenal masyarakat luas sebagai perusahaan yang memiliki "kredibilitas dan kapabilitas yang baik / sehat",
2. Memberikan  penawaran jasa yang tinggi atas produknya agar masyarakat banyak tertarik menjadi anggotanya,
3. Melakukan metode/skema Ponsi yakni "Gali Lubang Tutup Lubang", artinya  dana yang sangat besar dari anggota baru digunakan hanya sedikit untuk menutup kewajiban jasa kepada anggota lama,
4.  Setelah dana terkumpul sangat besar (biasanya mencapai triliunan rupiah), pengembalian dana anggota tidak dilakukan alias "gagal bayar".
5. Umumnya setelah kondisi "gagal bayar" maka "Para Pelaku Kejahatan" akan berupaya berbagai cara membawa kondisi KSP tersebut pada kondisi PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang ujungnya berlindung pada keputusan Pengadilan Niaga sehingga umumnya anggota mau tak mau menerima pengembalian secara dicicil dalam waktu yang sangat panjang, bahkan tanpa mendapatkan kepastian.

Jelas hal tersebut sebenarnya merupakan "KEJAHATAN PIDANA TERENCANA" YANG SANGAT JAHAT sehingga harus diusut tuntas dan "Para Pelaku Kejahatan" dihukum seberat-beratnya dan juga seluruh asset mereka disita untuk digunakan sebagai pengembalian dana kepada para anggota yang terdampak.

Penulis berharap Pemerintah Indonesia (Eksekutif) bersama-sama lembaga lainnya (Legislatif, Yudikatif) bersatu padu segera mengambil tindakan nyata dan tegas untuk menyelamatkan masyarakat dari perilaku "Para Pelaku Kejahatan" serta menerapkan sanksi hukum seberat-beratnya kepada "Para Pelaku Kejahatan" tersebut demi memperbaiki citra dan kemakmuran negara Indonesia yang kita cintai.

Terkhusus dalam hal ini Kemenkop UKM agar segera mengeluarkan regulasi mengenai keharusan setiap koperasi melakukan GCG (Tata Kelola Perusahaan) serta mengevaluasi kembali sistem pengawasan dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dalam menjaring kembali dana anggota yang digelapkan maka perlu  melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kepolisian Republik Indonesia karena tak menutup kemungkinan terjadi "Pencucian Uang" dalam "penggelapan/Perampokan" dana anggota tersebut.  

Mengapa harus melibatkan OJK ?, sebab penggalangan dana yang begitu besar yang dilakukan KSP tak beda dengan kondisi suatu lembaga jasa keuangan lainnya sehingga regulasi dan pengawasannya perlu melibatkan OJK. Selama ini KSP relatif dikenakan regulasi yang jauh lebih "ringan" terkait tata kelola.  

Penerapan regulasi kepada KSP agar wajib melakukan GCG untuk memastikan bahwa pengelolaan KSP berjalan pada jalur yang benar sehingga tidak terjadi "Perampokan Dana Anggota KSP". Namun jika tindak kejahatan / kecurangan dilakukan secara berjamaah dari pemegang-pemegang kebijakan dalam KSP maka sebaik-baiknya prinsip-prinsip GCG yang harus diterapkan dalam suatu manajemen tetap tak ada artinya. Untuk itulah perlu pengawasan yang ketat dari Kemenkop UKM dan OJK.

Penulis menyadari bahwa masih adanya "kekosongan regulasi" agar produk KSP dapat "terikat" dengan regulasi yang dikeluarkan OJK, walaupun saat ini sebenarnya OJK telah memiliki dasar hukum melalui POJK Nomor 20/POJK.04/2019 terkait penerbitan efek bersifat utang atau sukuk yang dilakukan tanpa penawaran umum (EBUS) atau yang lazim disebut Surat Utang Jangka Menegah (Medium Term Notes/MTN) yang berlaku efektif per 1 Juni 2020, namun tetap produk KSP ini belum "terikat" oleh POJK Nomor 20/POJK.04/2019 tersebut dengan argumen bahwa produk KSP adalah merupakan Simpanan Berjangka bukan Surat Utang.

Sebagai penutup, penulis mengambil contoh kasus yang terjadi di salah satu KSP, yakni Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA BERSAMA" (KSP-SB) yang berkantor pusat di Bogor, yang memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia.

KSP-SB ini pernah mendapatkan predikat sebagai salah satu dari 10 Koperasi "Terbaik / Tersehat" di Indonesia dari pemerintah Indonesia, cq. Kemenkop UKM ?????. Sehingga dengan predikat tersebut masyarakat sangat percaya akan kredibilitas dan kapabilitas  KSP-SB tersebut !!!!!!. Namun berdasarkan hasil verifikasi PKPU per Agustus 2020 ternyata KSP-SB mengalami "gagal bayar" kepada  58.825 anggotanya dengan total dana sebesar Rp.8.878.103.454.763 (Sebagai tambahan informasi bahwa dalam laporan keuangan intern KSP-SB tercatat total anggotanya adalah  173.875 anggota. Bisa dibayangkan jika seluruh anggota tersebut mengalami "gagal bayar" dari KSP-SB, dan jika diberlakukan perbandingan lurus maka nilai "gagal bayarnya" tidak kurang dari Rp. 25 Triliun.)

Hasil tanya jawab penulis dengan beberapa anggota KSP-SB ("Anggota") yang terdampak "gagal bayar" adalah diakibatkan beberapa faktor, antara lain :

• Pergantian pengawas pengurus sejak berdirinya KSP-SB tahun 2004 tidak sesuai regulasi.
• Adanya hubungan sedarah dan semenda dalam pengurus pengawas.
• "Anggota" tidak pernah menerima SHU  
• "Anggota" tidak pernah diikutsertakan dalam RAT (diragukan kuorum- nya).
• RAT dilakukan 1 arah dimana "Anggota" tidak diberikan kesempatan berdiskusi.
•  "Anggota" sulit bertemu pengawas pengurus untuk mendapatkan keterangan mengenai kondisi KSP-SB.         
•  KSP-SB menggunakan akuntan publik secara terus menerus dan hasil audit tidak pernah dinformasikan ke "Anggota" di dalam RAT.
• Hasil data laporan keuangan internal per 31 Des 2019 dalam RAT dengan Hasil PKPU sangat berbeda jauh. Terjadi selisih pengakuan kewajiban kepada anggota sebesar Rp.5.7Triliun dimana KSP-SB mencatat sebesar +/- Rp.3.131Triliun dan putusan PKPU Rp.8.878Triliun. Sehingga diindikasikan terjadi Rekayasa Laporan Keuangan. 
• Unit Usaha dan anak perusahaannya KSP-SB bergerak diluar koridor Koperasi Simpan Pinjam, yakni di bidang ritel, furniture, pengembang properti, perminyakan, saham dan perhotelan.

Keadaan tersebut secara nyata diakibatkan tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan Kemenkop UKM serta tidak dijalankannya GCG dalam KSP-SB, yakni :