Mohon tunggu...
Politik

Panglima TNI yang Baru Jangan Langkahi Presiden (Lagi)

10 Desember 2017   16:17 Diperbarui: 10 Desember 2017   16:33 1040 3 0 Mohon Tunggu...

Lengser dari jabatan Panglima TNI, ternyata Jenderal Gatot Nurmantyo meninggalkan seabrek pekerjaan rumah bagi Panglima TNI yang baru, Marsekal Hadi Tjahjanto.

Di sini saya akan menyoroti salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Marsekal Hadi, yaitu mengenai kesepakatan yang dibuat dengan kementerian dan lembaga.

Panglima TNI terdahulu, Gatot Nurmantyo gemar menggelar dan menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa kementerian, salah satunya dengan kementerian pertanian.

Pada nota kesepahaman tersebut jajaran TNI akan membantu petani mulai dari pembibitan, panen, hingga penggilingan. Langkah tersebut dikatakan bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan.

Kemudian banyak yang bertanya, ini TNI kok disuruh bertani? Tugas TNI itu apa, sih? Tugasnya, ya, untuk pertahanan bukan pertanian, apalagi pertanahan.

Lalu, kok TNI langsung mengambil jalan pintas tersebut? Bukankah harus melalui keputusan DPR, khususnya pada presiden. Apakah TNI kemudian mencoba meraih simpati pada rakyat?

Kalau simpati saya rasa sudah jelas TNI sudah dapatkan itu sejak lama. Di mana-mana TNI selalu mendapat hormat dari semua elemen masyarakat. Mengenai calon pemimpin pun dari kalangan TNI sudah tidak diragukan lagi. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan ketika menjabat malah melakukan hal semacam ini? Pertanda apakah itu?

Melihat dari data yang dikeluarkan Imparsial, bukan sekali ini saja TNI melakukan kerja sama dengan kementerian atau lembaga lain. Terhitung sudah lebih dari 30. Lalu, apakah DPR tahu? Jawabannya, tidak.

Nah, inilah kemudian yang harus dibereskan oleh Marsekal Hadi. Program yang sudah bagus ya dijalankan. Kalau tidak, ya boleh dihapuskan saja daripada menimbulkan kericuhan pula di tengah masyarakat.

Politik dan TNI memang sangat dekat. Akan tetapi, politik praktis adalah hal yang haram bagi TNI, apalagi selagi menjabat.

Jika Panglima TNI tetap menerbitkan nota kerja sama juga bisa dibilang kewenangan presiden bisa dipangkas. Bukannya presiden adalah panglima tertinggi negara? Harusnya ya presiden marah (barangkali sudah) jika dilangkahi seperti ini. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x