Pembangunan Indonesia Timur didasarkan pada melimpahnya sumber daya alam di beberapa Propinsi, jumlah penduduk yang kecil dengan distribusi pneduduk yang tidak merata, dan komitmen Pemerintah dalam pemerataan pembangunan.
Strategi pengembangan Kawasan Timur Indonesia adalah kebijakan hierarkis mulai dari level Mikro, hingga level Makro. Startegi Mikro dimaksudkan unutk mengenali dan memenuhi kebutuhan dasar, membantu ekonomi daerah untuk mandiri dan meningkatkan ekspor lokal.
Seorang Kepala Daerah yang berada di Kawasan Timur Indonesia, didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memiliki tantangan yang tidak ringan. Hal ini disebabkan karena kondisi keterbatasan berbagai hal, milai dari sumber daya manusia n hingga berbagai infrastruktur lainnya, bial dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.
Untuk bisa membangun daerah di Kawasan Timur Indonesia khususnya di Papua, diperlukan suatu strtegi kerja yang agak out off the box, yang  mana dalam hal ini seorang pemimpin daerah ( Birokrat ) harus bekerja dengan gaya seorang wirausaha ( entrepreneur ).
Presiden Joko Widodo Mengakui, ada ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kawasan Timur Indonesia dibandingkan wilayah bagian Barat Indonesia. Menurut Presiden Joko Widodo, ketimpangan pembangunan yang terjadi itu dapat dilihat dari pemerataan pembangunan insfrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan bandar udara yang masih sangat minim.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo, saat berdialog dengan para tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan pengungsi korban gempa di desa Tulehu, kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ( selasa, 29/10/2019 ).
Menurut Presiden Joko Widodo, untuk menyelesaikan berbagai ketimpangan tersebut, dengan keterbatasan anggaran yang ada di APBN, Pemerintah terus berupaya untuk membangun insfrastruktur daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat lebih maju lagi.
Melihat bukti nyata geliat pembangunan Insfrastruktur maupun lintas sektor lainnya di wilayah Kawasan Timur Indonesia, maka tidak berlebihan jika bisa diakatan Pemerintah Presiden Joko Widodo telah merombak mitos sentralisasi pembangunan yang sebelumnya hanya fokus di wilayah Barat ataupun Jawa.
Presiden Joko Widodo mengambil inisiatif-inisiatif untuk mengubah konsep ini menjadi lebih luas dan besar, yang kini populer dengan sebutan Indonesia Sentris dan pembangunan dimulai dari desa dan daerah pebatasan.
