Dalam Pasal 7A menetapkan, Presiden Jokowi dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela pada saat krisis multidimensi di Indonesia.
Kekuatan rakyat Indonesia sangat kuat untuk pemakzulan itu harus melalui proses yang berlapis-lapis dan panjang bahkan di dalam pasal 7 undang-undang Dasar 45 hasil amandemen proses pemakzulan Presiden itu melalui dua lapisan yaituÂ
a. Lapisan proses politik legislatif di DPR dan MPR.
b. Lapisan proses hukum di Mahkamah Konstitusi.
Artinya posisi Jokowi sebagai presiden atau kekuasaan presiden itu tidak mutlak dan tidak tak terbatas sehingga Presiden Indonesia bisa dilengserkan bila melanggar hukum  seperti korupsi, melakukan kejahatan dan sudah tidak dianggap pantas atau mampu menjalankan fungsi presiden.
Selain Trump Effect, Â ada ketentuannya meskipun sangat mudah dan bisa panjang prosesnya dan kalau kita lihat juga dalam realitas politik atau sejarah politik kita Bung Karno itu akhirnya dilengserkan Pak Harto sebegitu kuatnya beliau selama 32 tahun.
Begitu juga, Pak Harto oleh BJ Habibie hingga Gusdur oleh Megawati. Ini menjadi alasan objektif alasan objektif atau politik etis ini sudah hadir sebenarnya untuk memulai proses pemakzulan Presiden Jokowi di Indonesia.
Parit-parit keluhuran dan daya keagungan akan mengitari orang baik namun kepalsuan-kepalsuan yang timbul pemakzulan kepada Trump.
Banyak dugaan bahwa Trump telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai presiden AS. Trump sebagai presiden tak mampu melakukan tugasnya dengan baik hingga Trump juga mulai mengundurkan diri akibat insiden provokasi.
Dalam Trump Effect, Politisi Senayan kan jelas pro pasti mendukung pemerintah itu kan Artinya mereka mengamankan kepentingan mereka ketika mereka mengamankan posisi Presiden tapi masyarakat sudah ada alasan-alasan objektif.Â
Alasan objektif, Yakni ketidakmampuan pemerintah jalani tugas dan fungsinya dalam mengatasi krisis multidimensi menimbulkan pemakzulan Jokowi oleh rakyatnya.
Selain merujuk Trump Effect, Soeharto yang kuat didukung dwi fungsi ABRI dan Elit DPR bisa jatuh  bila mereka menerima desakan-desakan dari rakyat elemen-elemen masyarakat Indonesia.
Dalam demokrasi Jokowi yang sedang berkuasa itu bisa dijatuhkan oleh kehendak rakyat dan mau menandatangani berbagai macam undang-undang yang lebih populis dan akhirnya Indonesia juga menjadi salah satu negara yang tidak yang paling sejahtera dan juga paling merata dalam krisis multidimensi.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!