Untuk eksekusi cepat, mulailah dari BUMN, karena pemerintah bertindak sebagai pemegang saham (RUPS). Prinsipnya sederhana dan dapat dikomunikasikan: bila perusahaan merugi atau pengembalian investasinya jeblok, komponen variabel bernilai nol; bila untung sehat dan indikator layanan publik yang relevan membaik, barulah tersedia ruang bonus---tetap dengan plafon dan publikasi besaran serta indikatornya. Sentilan Presiden atas tantiem "akal-akalan" sebenarnya menyiapkan landasan moral sekaligus momentum politik untuk merapikan ini melalui Danantara/Kementerian BUMN. Tempo
Untuk pejabat negara dan DPR, jalurnya bertahap. Dalam tahun berjalan, pemerintah dapat menerbitkan Perpres/Peraturan Menteri tentang kontrak kinerja yang terbuka, memuat indikator outcome (kemiskinan, pengangguran, pendapatan median, mutu layanan dasar) dan governance (tindak lanjut BPK, integritas data, kepatuhan SLA). Pada tahun anggaran berikut, masukkan porsi variabel ke RAPBN/RAPBD menggunakan formula otomatis (dengan prinsip mirip National Bonus di Singapura, tentu disesuaikan konteks Indonesia). Bagi legislatif, sebagian pos tunjangan---misalnya perumahan dan transport---dapat dikonversi menjadi komponen "at-risk" yang hanya cair bila kewajiban legislasi (APBN tepat waktu), kinerja representasi (layanan konstituen), dan pengawasan (tindak lanjut audit) terpenuhi.
Komunikasi publik: dari klarifikasi menuju kejelasan
Kebijakan yang baik bisa runtuh oleh komunikasi yang buruk. Karena itu, setiap kali pejabat menjelaskan "bukan gaji naik, melainkan kompensasi", sertakan angka, dasar hukum, dan proyeksi dampaknya bagi anggaran---plus syarat pencairannya. Klarifikasi Ketua DPR soal kompensasi uang rumah adalah awal yang perlu ditingkatkan kualitas keterbukaannya, agar publik menilai berdasarkan data, bukan prasangka. Transparansi semacam ini akan menutup ruang spekulasi, sekaligus menunjukkan bahwa kompensasi memang berjalan setelah kinerja, bukan sebelumnya. detiknews
Mengapa mendesak sekarang?
Karena kepercayaan publik adalah mata uang politik yang kian mahal. Warga merasakan harga beras, antrian layanan, dan kecepatan klaim kesehatan---bukan perdebatan istilah di dokumen. Di tengah tuntutan efisiensi fiskal dan ketidakpastian ekonomi global, menautkan kompensasi pada hasil bukan sikap populis, melainkan disiplin anggaran. Bahkan di negara dengan birokrasi mapan seperti Inggris, wacana performance-related pay dan pengetatan akuntabilitas untuk pejabat senior menjadi agenda resmi pemerintah baru---menandakan bahwa kinerja (bukan retorika) adalah bahasa yang dipahami pemilih. GOV.UKFinancial Times
rapornya dulu, kompensasinya kemudian
Akhirnya, reputasi kebijakan ditentukan oleh keberanian mengikat uang negara pada hasil yang dapat dilihat, disentuh, dan diperiksa ulang. Pekan kemerdekaan sudah memberi sinyal: bonus kosong harus dibenahi; kompensasi harus dijelaskan. Mari lanjutkan logikanya sampai tuntas: komponen tetap dibayar untuk tugas; komponen variabel dibayar untuk bukti. Dengan arsitektur insentif seperti ini, yang rajin akan tersenyum karena targetnya tembus; yang malas tak akan tersanjung karena bonusnya memang belum pantas dicairkan. Sesederhana itu---dan seserius itu---jika kita ingin cara bayar benar-benar mengubah cara kerja.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
