Gaduh RUU TNI, Tak Kaget Lagi

Baru-baru ini gaduh pemberitaan soal pembahasan tertutup RUU TNI yang digelar di sebuah hotel bintang lima, di Senayan, Jakarta (15/03/2025). Pembahasan RUU TNI ini dikecam oleh berbagai kalangan masyarakat sebab seolah mengulang Dwifungsi ABRI zaman Orde Baru yang berpotensi mengancam penegakan prinsip demokrasi, lantaran dahulu kebijakan ini turut melanggengkan status quo oligarki. Selain itu, juga mengancam penegakan HAM. Dilansir oleh BBC[1], ada 3 pokok penting yang menjadi sorotan dalam RUU TNI ini:

"Pasal 3 mengatur soal kedudukan TNI yang berada di bawah presiden dalam perkara pengerahan dan pengunaan kekuatan dan militer; dan di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan dalam hal kebijakan dan strategi serta dukungan administrasi.

Pasal 47 Perluasan keterlibatan TNI dalam instansi sipil. Sebenarnya dalam Pasal 47 UU TNI, para prajurit TNI aktif bisa ditempatkan di 10 kementerian atau lembaga sipil. Namun, dalam draf revisi, instansi yang bisa mereka rambah bertambah lima, menjadi 15 institusi.

Baca juga: Bagaimana Para Birokrat Memproduksi Kesadaran Palsu?

Lima lembaga sipil tambahan itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kejaksaan Agung.

Pasal 53 terkait dengan perubahan batas usia pensiun. Sebagaimana dilaporkan Kompas.com, dalam draf revisi UU, usia pensiun perwira TNI paling tinggi 60 tahun. Sementara untuk bintara dan tamtama adalah 58 tahun."

Tak kaget lagi dengan kenaifan Bapak Prabowo ini. Seolah mengamini pribahasa "buah jatuh tidak jauh dari pohonnya", lantaran sedari awal menunjukkan gelagat-gelagat kebijakan dan totaliterisme yang mirip dengan mantan mertuanya. Kita tentu tahu keriuhan sebelumnya, soal pelarangan beberapa seniman, hingga yang baru-baru ini adalah band Sukatani terkait lagunya yang mengkritik polisi. 

"Saya punya guru di tentara. Saya anggap mentor saya, yaitu jenderal M Jusuf. Beliau yang membesarkan saya dan saya merasa beliau teladan. Panglima yang banyak dicintai prajurit dan masyarakat", ujar Prabowo, saat mengunjungi Gedung Olahraga Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam rangka kampanye Pemilu pada 2 Februari 2024 lalu.[2]

Baca juga: Merayakan Aneka Rupa Cinta ala Asef Saeful Anwar

Jenderal (Purn) M Jusuf, sosok panglima ke-7 ABRI. Yang belakangan saya sadari punya marga patrilineal yang sama dengan saya jika silsilahnya ditarik dari Raja Bone ke-24: La Mappasessu, Toappatunru, Sultan Ismail Muhtajuddin, Matinroe Rilebbata. Beliau melepaskan gelar kebangsawanannya lantaran muak dengan adab feodalisme, bermula kala menyaksikan orang-orang yang hendak melintas di depan kediaman Raja Bone, yang mesti turun dari sepedanya terlebih dahulu.[3]

Baca juga: Mereka yang Dipaksa Terasing

Namun, rupanya beliau ini tak sadar, bahwa feodalisme yang menjangkiti iklim sosial-ekonomi-politik, bahkan di era rezim tempat beliau menjabat, hingga sekarang, tentu tak berakhir dengan sekadar melepas gelar "Andi" begitu saja. 

Pula, Bapak Prabowo sepertinya lupa, bahwa M. Jusuf yang ia idolakan ini, pernah menggebrak meja di hadapan Soeharto. Hal itu merupakan salah satu imbas kecil di antara yang besar-besar, dari penerapan Dwi Fungsi ABRI, sehingga merenggangkan hubungan atasan (Soeharto) dan bawahan (M. jusuf) tersebut.